NERACA

Jakarta---Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui ada arahan Presiden SBY terkait kewaspadaan utang. Alasanya masalah utang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Karena Eropa terjebak dalam krisis utang.

"Ada arahan presiden di awal, semua mengikuti dan mencermati itu. Makanya pinjaman/hibah luar negeri itu kita letakkan juga dalam konteks bagaimana mengelola perekonomian kita dengan prudent dan utang, jangan sampai kebabablasan," Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana kepada wartawan di Jakarta, (16/9)

Diakui Armida, Presiden SBY meminta kepada menterinya untuk tidak banyak-banyak berutang dan mempertimbangkan risiko utang yang akan ditarik. "Jadi kalau utang itu harus betul-betul selektif. Itu arahan presiden," tambahnya

Lebih jauh Guru Besar FE Unpad ini menambahkan SBY memberikan catatan soal efektivitas dan implementasi proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh utang luar negeri. Proyek tersebut harus ditingkatkan dan dipercepat pelaksanaannya dengan efektif dan efisien.

"Presiden mengarahkan untuk pinjaman yang akan datang, yang sebenarnya memang sudah diseleksi perlu dibuatkan kontrak kinerja kepada K/L untuk meningkatkan kinerja dan implementasi karena dari pantauan kami dan menteri keuangan ada yang bagus dan ada yang lambat," paparnya.

Data Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun. Dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.

Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juli 2011 mencapai US$ 203,77 miliar. Naik dibandingkan per Juni 2011 yang sebesar US$ 200,52 miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto mengatakan  Indonesia berencana menarik utang senilai US$ 1,9 miliar untuk menutupi defisit anggaran di 2012. Alasanya pinjaman masih menjadi instrument guna menambal kekuaranga, baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. "Utang meningkat karena (anggaran kita) masih defisit dan kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo," katanya.

Untuk 2012, lanjut Rahmat, pemerintah rencananya akan melakukan pinjaman dari berbagai lembaga internasional baik multilateral maupun bilateral, dengan rincian Bank Dunia sebesar US$ 1,3 miliar, dari Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) sebesar US $450 juta, dan Japan International Corporation Agency (JICA) sebesar US$ 150 juta.

Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun.

Penarikan pinjaman untuk proyek Pemerintah Pusat sebesar Rp 30,1 triliun tersebut terdiri atas pinjaman proyek pada kementerian/lembaga sebesar Rp 28,3 triliun, dan penarikan pinjaman yang diterushibahkan ke pemerintah daerah sebesar Rp 1,8 triliun. "Tahun 2012 kita tarik US$ 1,9 miliar," terangnya.

Dalam RAPBN 2012 cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 47,26 triliun. Jumlah ini akan bertambah dengan refinancing atas pelunasan surat utang (SBN/surat berharga negara) karena penerbitan SBN netto di 2012 bakal mencapai Rp 134,56 triliun. **cahyo