Deflasi dan PR Pemerintah

Oleh: Ma’rifatul Amalia

Peneliti Indef

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi pada Februari mencapai 0,36%. Deflasi juga terjadi pada Januari yakni sebesar 0,24% sehingga total deflasi pada dua bulan pertama 2015 sebesar 0,61%. Secara kasat mata, angka tersebut seperti menunjukkan prestasi pemerintah dalam menurunkan harga barang-barang. Namun benarkah demikian adanya?

Deflasi Januari dipicu oleh penurunan harga cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,22% dan 0,06%. Sedangkan tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi ialah daging ayam ras sebesar 0,09%; ikan segar sebesar 0,08%; beras dan telur ayam ras masing-masing naik sebesar 0,07%. Di sisi lain, deflasi pada Februari merupakan kontribusi penurunan harga dari komoditas cabai, bensin, sayuran, dan tarif angkutan dalam kota. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras yang menyumbang inflasi sebesar 0,11%; serta tarif listrik dan tarif angkutan udara.

Tren data deflasi selama Januari-Februari tahun 2015 menunjukkan bahwa penurunan harga hanya terjadi pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai, yang bukan menjadi komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, beras yang menjadi bahan pangan pokok justru mengalami kenaikan harga sejak pertengahan Februari lalu. Kelompok bahan makanan pun masih menjadi penyumbang terbesar inflasi selama awal tahun 2015. Secara kuantitatif, deflasi mungkin dapat diklaim sebagai prestasi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga secara keseluruhan.Namun apabila dicermati lebih jauh, deflasi Januari-Februari 2015 sesungguhnya menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Poin utama yang hendaknya diprioritaskan oleh pemerintah ialah upaya menjaga kestabilan harga kebutuhan utama khususnya pangan pokok dan bahan bakar rumah tangga. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga bahan makanan pokok. Pemerintah seyogyanya memiliki quick responses system apabila terjadi indikasi kenaikan harga bahan makanan pokok. Optimisme panen raya beras harus diimbangi dengan pengawasan dari pemerintah terhadap kinerja Bulog yang harus ditingkatkan,mengingat tahun 2014 target penyerapan beras oleh Bulog hanya tercapai sekitar 57,5% dari target. Pemerintah pun harus memastikan stok LPG berada dalam jumlah yang memadai dan pendistribusiannya lancar sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga.

Deflasi yang dialami oleh perekonomian Indonesia selama dua bulan pertama seyogyanya tidak hanya dimaknai sebagai prestasi yang harus diapresiasi, tetapi justru sebagai PR lanjutan bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Serap Rp20 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp20 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN)…

Sang Menteri Terbaik Dunia dan Rezim Keuangan Global Ribawi

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya Pada Ahad, 11 Februari 2018, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, memperoleh penghargaan…

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Nasib Perang Dagang AS-China

  Oleh: Izzudin Al Farras Adha Peneliti INDEF   Perang dagang AS-China yang ramai sejak awal tahun ini terus berlangsung…

Membangun Industri Substitusi Impor

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Dengan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tembus pada…

SK(T)M

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo SK(T)M pada judul diatas sejatinya terdiri dari 2 kata…