NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia mengingatkan pemerintah bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merupakan momentum tepat untuk melindungi daya saing pengusaha pribumi. Saat ini, rupiah menembus level Rp13.022 per dolar AS, melonjak tinggi dari perkiraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar Rp12.500 per dolar AS.

“Pelemahan rupiah sangat mungkin menjadi momentum tepat untuk meningkatkan daya saing pengusaha pribumi, sekaligus meningkatkan nilai perdagangan Indonesia,” ujar Ketua Bidang Perdagangan HIPPI, Hardini Puspasari, di Jakarta, Minggu (22/3).

Dia mengatakan, momentum tepat itu terbentuk jika pengusaha pribumi mampu meningkatkan kapasitas produksinya bagi kebutuhan masyarakat di dalam negeri dan untuk ekspor.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat domestik tercukupi dan berpotensi memangkas impor kebutuhan masyarakat pada sektor usaha anggota HIPPI. “Karena itu, peran pemerintah melindungi pengusaha pribumi sangat diharapkan. Agar menciptakan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan pengusaha pribumi andal,” kata Hardini.

Empat ketentuan

Dia pun mengungkapkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan menjadi perhatian HIPPI bagi pengusaha lokal saat menghadapi dampak pelemahan rupiah. Pertama, pemberlakuan secara masif Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) bagi seluruh produk-produk Indonesia.

Kedua, memberikan ruang luas bagi produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan promosi masif di banyak wilayah Indonesia. Misalnya, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengijinkan UMKM melakukan promosi produknya di banyak tempat seperti perhotelan, mall, dan tempat umum lainnya, serta mendukung promosi UMKM ke seluruh Indonesia dengan anggaran pemerintah.

“Tentu saja, dukungan promosi ini harus melalui seleksi ketat bagi setiap UMKM yang akan tampil. Namun paling tidak, pemerintah memberikan dukungan nyata dan cepat untuk membantu UMKM bisa tetap tumbuh dan berkembang meski di tengah pelemahan rupiah saat ini,” papar Hardini.

Ketiga, mendorong pemerintah mewajibkan pengusaha perhotelan, toko swalayan dan destinasi pariwisata untuk membeli produk-produk UMKM lokal bagi kebutuhan cinderamata. Misalnya, barang-barang tekstil, kerajinan tangan, dan produk lainnya.

Dengan demikian, para wisatawan diperkenalkan secara masif tentang produk-produk UMKM, termasuk didalamnya produk kuliner di daerah tersebut. Keempat, mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan luas kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dalam mengerjakan proyek-proyek perumahan pemerintah, sekaligus juga sebagai kontraktornya.

Artinya, jelas Hardini, pengembang perumahan lokal dan kontraktor pribumi diberi kesempatan untuk meningkatkan daya saingnya mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

“Kesempatannya jangan hanya diberikan kepada pengembang dan kontraktor besar. Pengusaha pribumi juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian, sektor perdagangan yang dijalankan pengusaha pribumi berkembang dan menjawab tantangan global ke depannya,” tandasnya. [ardi]