Kemenkeu Siapkan Unit Layanan Aduan - Implementasi UU Mata Uang

NERACA

Jakarta - Pemerintah menyiapkan unit layanan pengaduan "call center" untuk mendorong implementasi Undang-Undang Mata Uang yang selama ini belum berjalan maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rupiah.

"Sekarang belum ada 'call center' sehingga tidak ada unit pengaduan yang jelas dan mudah dihubungi untuk melapor petugas, apabila ada penggunaan dolar di dalam negeri," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (10/3).

Bambang menjelaskan selama ini masih banyak masyarakat yang menggunakan dolar AS di sektor jasa, padahal UU Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, lanjut dia, upaya penegakan hukum sebagai implementasi UU Mata Uang harus dilakukan agar nilai rupiah, yang saat ini sedang berfluktuasi, dapat stabil dan permintaan terhadap dolar AS lebih terkendali.

Salah satu penegakkan hukum tersebut adalah dengan membentuk tim gabungan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta menyiapkan layanan pengaduan "call center" agar masyarakat bisa melapor apabila ada sektor jasa yang masih menggunakan dolar AS.

"Di UU mata uang, yang berlaku adalah delik aduan. Jadi kalau ada orang yang mengadu, ada orang mencari sesuatu dalam dolar atau pembayaran dalam dolar, bisa diadukan. hanya saja kalau mengadunya susah kita tidak akan melakukannya," ujarnya.

Selain membentuk "call center", pemerintah juga akan melakukan sosialisasi agar sektor jasa mau menggunakan rupiah dalam setiap transaksi keuangan, meskipun dalam referensi awal menggunakan mata uang dolar AS.

"Yang penting riil transaksi dilakukan dengan rupiah, bahwa referensi harga dengan mata uang lain silahkan, tapi membayar tetap dengan rupiah supaya tidak ada permintaan terhadap dolar AS di domestik," ujar Bambang.

Dia juga mengingatkan pentingnya implementasi UU Mata Uang, karena pemanfaatan rupiah telah diatur dalam aturan tersebut, sehingga pelaku pelanggaran terhadap ketentuan berlaku dapat dikenakan hukum pidana.

Penegakan hukum untuk mendorong implementasi UU Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah, merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaiki kinerja nilai tukar rupiah, yang saat ini cenderung melemah terhadap dolar AS. [ardi]

BERITA TERKAIT

BRPT Siapkan Belanja Modal US$ 1,19 Miliar

Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pabrik petrokimia sebesar 900 ribu ton menjadi 4,2 juta ton per tahun, PT Barito Pacific…

Implementasi T+2 Berlaku November - Genjot Transaksi Saham

NERACA Jakarta- Semangat inovasi untuk melakukan kemudahan dalam bertransaksi terus dilakukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Teranyar, BEI siap menerapkan…

Prosedur Kedatangan Diselesaikan di Indonesia - Berikan Kemudahan Layanan Haji

NERACA Jakarta – Jelang musim haji dan juga dalam rangka memberikan kemudahan dalam layanan para calon jamaah haji, delegasi kerajaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gelombang Penolakan Akuisisi Pertagas oleh PGN

      NERACA   Jakarta - Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah untuk mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT…

Teknologi Samsung untuk Penggemar Olahraga

  NERACA Jakarta – Masyarakat mulai mengganderungi olahraga. Berbagai macam jenis olahraga pun dilakoni asalkan mengeluarkan keringat. Hadirnya teknologi turut…

Aver Tawarkan Kemudahan Kolaborasi Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan pesat dari industri digital di Indonesia telah mendorong munculnya tren Virtual Office,…