Pejabat Publik Harus Berkompeten dan Kredibel - Lelang Jabatan

NERACA

Jakarta - Proses seleksi atau lelang jabatan sejatinya memiliki tujuan dan landasan hukum yang jelas, di mana hal tersebut diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pengisian jabatan. Sebelumnya, UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian juga sudah mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi pegawai negeri sipil dalam pasal 17 ayat 2.

Namun begitu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses lelang jabatan tersebut dilakukan dengan proses yang selektif dan transparan agar dapat diperoleh pejabat publik yang kompeten serta kredibel. “Tujuan dari lelang jabatan adalah memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi / jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien,” ujar Deddy S Bratakusumah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam diskusi terbatas bersama Ikatan Alumni Lemhanas 49, di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, istilah lelang jabatan makin santer di tengah masyarakat ketika pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, melakukan lelang jabatan untuk lurah dan camat. Sejak itu, timbullah pro dan kontra terkait lelang jabatan itu.

Sebagai informasi, tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus 1.500 jabatan dan menyisakan 4.676 jabatan dari total 8.011 jabatan sebelumnya. Sehingga, terdapat 1.835 jabatan yang dikosongkan sementara. Pemangkasan jabatan yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta tersebut terbilang besar dan pertama kali dilakukan di Indonesia.

Harapannya apa lagi, kalau bukan untuk memangkas perizinan supaya menjadi lebih murah, mudah, dan cepat, serta penanganan beragam masalah yang dihadapi warga juga jadi lebih singkat.

“Di tengah kritikan masyarakat mengenai rendahnya kinerja pelayanan publik. Sebut saja prilaku PNS yang indisipliner dan moralitas yang rendah, tentu lelang jabatan ini patut diapresiasi karena mendukung langkah reformasi birokrasi. Tetapi, harus diperhatikan pula proses lelangnya supaya selektif dan transparan agar pejabat publik yang terpilih memenuhi kriteria dan standard yang sudah ditetapkan, yaitu kompeten dan kredibel,” tegas Deddy.

Lelang jabatan, sambung dia, bukanlah hal baru. Pasalnya, negara Barat sudah terlebih dahulu mengenalkan serta mempraktikkannya dengan istilah “job tender” dalam konsep New Public Management (NPM). Tujuannya sama, memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme, karena rekruitmen jabatan dilakukan secara transparan, menggunakan indikator tertentu dan dilakukan oleh pihak yang netral dan kompeten dalam melakukan seleksi. [ardi]

BERITA TERKAIT

Ini Merek Mobil dan Sepeda Motor Terlaris di Semester Pertama

Sebanyak 553.757 unit mobil terjual secara wholeslaes (partai besar pabrik ke diler) pada semester pertama 2018, naik dibandingkan periode yang…

AHM Sebut CB150R StreetFire Gagah dan Agresif

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan New Honda CB150R StreetFire dengan desain baru untuk para pecinta motor naked sport. "Sebagai…

Riset Mobil Listrik Libatkan Toyota dan Enam Kampus

Kementerian Perindustrian menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk bersama melakukan riset dan studi secara komprehensif tentang pentahapan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produk Fashion Paling Banyak Diburu - Riset Snapcart Saat Ramadan

    NERACA   Jakarta - Ramadan merupakan bulan berbelanja online paling tinggi dalam budaya masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui tren…

Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Energi Panas Bumi

  NERACA Jakarta –  Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menerbitkan dua regulasi…

Pemerintah Ajak Swasta Kembangkan Kereta Api

  NERACA Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mengajak swasta untuk bersama mengembangkan transportasi kereta api sebagai…