NERACA

Jakarta---Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CRS), baik perusahaan swasta maupun BUMN diserahkan kepada manajemen perusahaan dan tak harus disalurkan melalui APBD. Hal ini mengingat terlalu panjang birokrasi pencairannya. "Saya harapkan pimpinan pemda memikirkan modalitasnya jangan semuanya harus satu masuk APBD dulu keluar lagi. Itu lama sekali dan masyarakat terlalu lama menunggu," kata Wakil Presiden Boediono dalam acara Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Kamis (15/9)

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, pengelolaan dana CSR ini sebaiknya langsung ditujukan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. "Asal sasarannya kita sepakat untuk rakyat di daerah, sebenarnya tidak perlu uang itu harus masuk dari pintu mana buat mana,”tambahnya.

Lebih jauh Boediono meminta pemda membuat aturan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dapat menyalurkan dana CSR secara transparan. Jangan sampai pemda bermain-main dengan uang pertanggungjawaban sosial yang diamanahkan kepada masyarakat. “Bahkan bisa saja hilang nanti di jalan," terangnya

Guru Besar FE UGM ini memandang dan CSR harus benar-benar aman untuk tersalurkan. Karena suasana aman tersebut akan menggugah dunia usaha untuk melipatgandakan CRS-nya lebih dari sekarang ini. "Kalau ada rasa aman ini, dunia usaha dengan kesadaran mendalam dari para pimpinannya akan lipatgandakan CSR-nya,”paparnya.

Yang jelas, kata Boediono, asas transparansi penggunaan dana CSR ini membuat para wajib pajak lega. “Kita rela membayar pajak juga karena merasa oh ini akan sampai ke kepentingan yang memang diperlukan, yang kita inginkan," imbuh Wapres lagi.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah mendorong kegiatan CSR swasta dan BUMN untuk dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur yang massif. Sejauh ini kegiatan CSR oleh perusahaan-perusahaan masih terbatas untuk pengembangan infrastruktur skala kecil seperti pembangunan pusat layanan kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan,  perusahaan harus menyisihkan 2,5% dari laba bersih untuk keperluan CSR. Dana tersebut bisa dihimpun sehingga terkumpul dalam jumlah yang banyak untuk infrastruktur

Sepanjang tahun lalu, BUMN mengucurkan dana CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) senilai total Rp2,6 triliun atau naik sebesar 62,5% dibanding dana tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah dana dari CSR swasta sejauh ini belum teridentifikasi.

Sebelumnya pemerintah menyatakan hanya mampu menyediakan dana investasi di bidang infrastruktur selama periode 2010-2014 sebesar Rp559,5 triliun dari total kebutuhan mencapai Rp1.923,7 triliun.

Kekurangan investasi yang mencapai Rp1.364 triliun diharapkan diperoleh dari sejumlah pihak antara lain investasi BUMN, swasta dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing infrastruktur Indonesia cukup memprihatinkan dengan menduduki urutan 82 dibandingkan dengan negara lain.

Padahal, pada 1996 daya saing infrastruktur Indonesia berada di atas China, Thailand, dan Taiwan. Sementara itu, untuk tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana untuk infrastruktur sebesar Rp85,8 triliun. Dari jumlah itu sebesar Rp65,3 triliun sudah diamankan pemerintah dan sisanya sebesar Rp20,5 triliun masih belum terpenuhi.

Sisa kekurangan dana rencananya akan dipenuhi dari kerja sama pemerintah swasta lewat skema public private partnership (PPP). Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastuktur di empat kota besar, yaitu wilayah Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya, Bandung Raya, serta Medan dan sekitarnya. **cahyo