Jokowi dan State Capitalism 3.0 - Oleh: Anif Punto Utomo, Direktur Indostrategic Economic Intelligence

Ketika terjadi krisis global pada 2008 yang dipicu kebangkrutan perusahaan keuangan raksasa di Amerika Serikat, perdebatan mengenai state capitalism atau kapitalisme negara menghangat. Pasalnya, Pemerintah Amerika menasionalisasi dengan cara mem-bailout puluhan perusahaan raksasa kapitalis swasta untuk menyelamatkan perekonomian yang nyaris sekarat.

Nasionalisasi korporasi swasta dilakukan dengan memberi dana talangan 700 miliar dolar AS, di antaranya untuk AIG 80 miliar dolar dolar, kemudian Citigroup, JP Morgan, dan Wellw Fargo and Co masing-masing 25 miliar dolar. Selanjutnya, Bank of Amerika sekitar 15 miliar dolar, ada juga Morgan Stanley dan Goldman Sach Group masing-masing 10 miliar dolar. Industri otomotif seperti GM dan Chrisyler ikut di-bailout puluhan miliar dolar.

Di situlah kemudian model ekonomi kapitalisme negara yang banyak dilakukan oleh negara emerging market kembali menjadi perbincangan. Karena, ternyata realitas berbicara bahwa kapitalisme liberal yang selama ini diagung-agungkan dunia—terutama Amerika—sebagai alat kemajuan ekonomi global justru menyebabkan kebangkrutan dunia.

Kapitalisme negara merupakan sebuah sistem di mana pemerintah memainkan peranan besar dan aktif dalam kegiatan ekonomi komersial, baik dengan memiliki dan mengendalikan perusahaan besar milik negara (BUMN) maupun pemberian hak istimewa kepada swasta.

Menurut Andreas Nolke (2013), kapitalisme negara muncul dalam tiga gelombang. Gelombang pertama (state capitalism 1.0) adalah pada abad ke-19 ketika negara, seperti Amerika, Jerman, dan Jepang, fokus mengembangkan industrinya untuk melindungi kolonisasi Inggris yang saat itu superior. Strateginya adalah menggunakan instrumen tarif dengan memberikan bea tarif masuk yang tinggi.

Gelombang kedua (state capitalism 2.0) bangkit setelah terjadi Great Depression 1929. Begitu terjadi kehancuran ekonomi, negara langsung mengambil peran sentral. Amerika menjalankan apa yang dinamakan "New Deal", kemudian Eropa menjalankan "Swedish Model", Uni Soviet dengan fasisme dan stalinismenya, sampai pada beberapa dekade berikutnya kebijakan protektif dari Jepang dan Korea yang membuat mereka bangkit.

Berikutnya gelombang ketiga (state capitalism 3.0) dicontohkan oleh negara emerging market, seperti Cina, Brasil, dan India, yang mengontrol ekonomi negaranya, tetapi tetap memberikan ruang kepada perusahaan swasta, terutama perusahaan milik negara (BUMN). Di sini, peran perusahaan milik negara cukup besar dan sengaja ditonjolkan. Di Cina, misalnya, ada China Mobile dan China National Petroleum Corp.

Negara seperti Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Venezuela, dan Iran juga memberikan peran besar pada BUMN, terutama dalam bidang migas. Di kawasan Asia Tenggara, ada Singapura yang mewadahi BUMN dalam satu induk, yakni Temasek Group yang bisnisnya begitu menggurita merambah banyak negara, termasuk Indonesia. Malaysia juga membentuk holding, yakni Khazanah Nasional Bhd dengan lini bisnis beragam dan juga sudah ekspansi ke berbagai negara, Indonesia tak terkecuali.

Bagaimana Indonesia? Berita menggembirakannya adalah Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk memberikan peran lebih besar kepada BUMN. Caranya dengan menyuntik modal. Tahun ini pemerintah—dan sudah disetujui DPR pertengahan Februari lalu—mengalokasikan Rp 43,2 triliun untuk menyuntik modal 30 BUMN. Mekanismenya, untuk perusahaan publik dilakukan dengan right issue (penerbitan saham baru), sedangkan yang nonpublik langsung ditransfer.

Jadi, paradigmanya dibalik, kalau dulu setoran BUMN dijadikan penopang APBN, kini justru BUMN mendapat dana dari APBN. Setoran BUMN diperoleh dari menjual saham dan dari dividen. Setoran dividen belakangan lebih dipilih. Pada 2015 ini, dalam RAPBN yang dibuat rezim Susilo Bambang Yudhoyono, setoran dividen ditargetkan Rp 42,2 triliun, tapi oleh pemerintah baru dipangkas menjadi Rp 33,2 triliun. Tujuannya untuk memberikan ruang agar BUMN untuk lebih cepat tumbuh.

Saat ini, ada 138 BUMN yang bergerak lintas bidang, mulai dari keuangan, perdagangan, konstruksi, telekomunikasi, perkebunan, telekomunikasi, pertambangan, pengelolaan pelabuhan dan bandara, transportasi, sampai industri pertahanan. Kinerjanya beragam, ada yang berhasil mengoleksi laba, ada yang rugi. Di beberapa bidang usaha yang sarat persaingan, BUMN mampu mengungguli swasta. Dua perusahaan, yakni Pertamina dan PLN, sudah masuk daftar perusahaan besar dunia, Global Fortune 500.

Pada 2014 total aset BUMN diperkirakan Rp 4.500 triliun, sedangkan perolehan laba ditargetkan Rp 173 triliun. Di bursa saham, posisi BUMN sangat menentukan karena kapitalisasi dari 20 BUMN yang listing mampu memupuk kapitalisasi Rp 1.374 triliun (2014) atau 22,95 persen dari total kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Melihat posisi ini, berarti BUMN memiliki peran besar terhadap perekonomian.

Hanya saja yang harus dikritisi adalah bagaimana independensi dari BUMN tetap terjaga. Ada tiga mitos akademis dari khazanah keilmuan Barat, yakni BUMN tidak bisa berprestasi karena terbiasa memegang monopoli; BUMN tidak berprestasi karena konsep ‘negara’ adalah konsep yang tidak jelas sehingga kekurangan insentif untuk mendorong efisiensi; dan BUMN tak bisa lepas dari intervensi politik sehingga BUMN menjadi arena eksploitasi kaum politisi (Sugiharto, 2005).

Jokowi sudah menancapkan state capitalism 3.0 dalam kaitannya dengan pengelolaan BUMN. Langkah tersebut harus dijaga jangan sampai melenceng. Buktikan bahwa tiga mitos para akademisi Barat itu salah besar. Kehadiran BUMN harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung. (haluankepri.com)

Related posts