Ancaman Pengangguran Tinggi

Indonesia yang mulai memasuki era Bonus Demografi menurut kajian Bappenas, setidaknya akan menghadapi problem kemiskinan dan pengangguran apabila tidak ditangani secara serius terhadap “ledakan” penduduk yang terjadi dalam periode 2010-2035.

Pasalnya, persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan indikator sosial yang buram menghadapi sebuah ancaman baru yang merupakan perpaduan antara krisis keuangan global dan ketidaksiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Karena hingga akhir 2013, data pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan cenderung meningkat akibat pengaruh krisis global maupun kondisi internal di negeri ini.

Jika kita melihat kondisi sejumlah sentra UKM dan industri kecil seperti Bandung Selatan, Yogyakarta, dan Jepara, kalangan pengusaha garmen, kerajinan dan mebel sudah menghentikan kegiatan operasionalnya, karena tidak kuat menahan beban operasional yang kian meningkat dan menurunnya permintaan pasar di luar negeri.

Karena sifat usahanya informal, rontoknya UKM berorientasi ekspor ternyata sudah terjadi lebih dahulu dibandingkan perusahaan besar. Hal yang sama juga dijumpai kesulitan yang dihadapi para petani perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena harga berbagai komoditas mengalami penurunan, petani ini tidak lagi mengurus lagi kebun mereka. Buruh kebun tidak lagi bisa bekerja.

Penurunan daya beli sekarang ini telah merambah segmen atas maupun menengah bawah. Daya beli di segmen atas tergerus oleh menurunnya harga-harga aset, terutama karena merosotnya harga saham selama beberapa bulan terakhir. Segmen menengah bawah mengalami penurunan daya beli, terutama karena turunnya harga komoditas yang pada gilirannya hal ini lambat laun akan menurunkan permintaan agregat yang ujungnya adalah PHK.

Masalahnya adalah merosotnya daya beli masyarakat yang berakibat pada kemerosotan permintaan domestik. Menghadapi hal seperti ini,perusahaan pasti tidak akan bisa meningkatkan produksi walaupun diberi berbagai paket stimulus. Masalahnya ada di demand side, tetapi kemudian stimulus dilakukan di supply side. Obatnya tidak sesuai dengan penyakitnya. Dengan melemahnya permintaan rumah tangga, obat Keynesian tampaknya merupakan satu-satunya alternatif.

Solusinya relatif sederhana, yakni menggeser pembangunan pabrik=pabrik, dan piranti pendukungnya ke pinggiran kota. Jika tidak dilakukan, wajah kota akan kian semrawut, penuh polusi dan gersang. Akibatnya, di masa depan aktivitas ekonomi yang layak dilakukan di wilayah kota adalah sektor jasa dan perdagangan.

Artinya, stimulus ekonomi harus berupa direct spending dan bukan berupa insentif pajak ataupun berbagai bentuk keringanan fiskal lain. Namun, dalam praktiknya, solusi Keynesian ini lebih sulit dari yang kita bayangkan. Barang yang dibeli pemerintah biasanya berbeda dengan belanja rumah tangga. Artinya,kalau struktur belanja pemerintah tidak disesuaikan, malah membuat defisit APBN kian membengkak.

Misalnya, belanja pemerintah atas barang impor yang justru sangat berpotensi untuk memperparah balance of payment. Alokasi belanja harus diutamakan untuk barang-barang yang sedang terpuruk permintaannya. Tidak semua barang menghadapi masalah penurunan permintaan. Ada jenis barang yang di waktu krisis justru mengalami peningkatan permintaan.

Di luar itu, infrastruktur ekonomi yang memadai di desa juga harus dibangun untuk menopang program Bonus Demografi. Jika pola ini konsisten dilaksanakan pemerintah, maka 20 tahun ke depan perekonomian desa akan tumbuh dengan pesat tanpa kehilangan karakter perdesaan. Dan ini harus terprogram dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di bidang ekonomi.

BERITA TERKAIT

Defisit Tetap Jadi Ancaman

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada September 2018 defisit US$2,5 miliar, lebih tinggi dari periode yang sama…

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Syafruddin Temenggung NERACA Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Ketua Badan…

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang - Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…