Memperbaiki Harga Beras

Oleh: Sugiyono Madelan

Dosen Universitas Mercu Buana

Perum Bulog mempunyai stok beras sebesar 1,8 juta ton yang dipublikasikan telah siap untuk digelontorkan menggunakan operasi pasar beras. Kemudian estimasi dampak operasi pasar tadi maksimum akan menurunkan harga riil beras eceran di tingkat konsumen di Indonesia dalam jangka pendek sebesar = elastisitas penawaran beras dikalikan proporsi stok beras Bulog untuk operasi pasar terhadap estimasi penawaran beras di Indonesia = (- 0,1363 x 1,8 juta ton)/36 juta ton) = 8,83%.

Apabila pemerintah Joko Widodo bermurah hati membuka kran impor, kemudian harga riil impor beras misalnya apabila lebih rendah 10 persen, maka harga riil beras eceran di pasar konsumen dalam jangka pendek akan turun sebesar = 0,1567 x 10% = 1,57%. Oleh karena itu pemerintah Joko Widodo dianjurkan tidak menggunakan kekuatan impor beras untuk dijadikan instrumen dalam menormalkan harga eceran beras di tingkat konsumen, karena operasi pasar diharapkan berdampak magnitude lebih efektif sebagai instrumen untuk menurunkan harga eceran beras tadi.

Pilihan kebijakan untuk menanggulangi harga eceran beras di tingkat konsumen, yang diyakini ketinggian, misalnya dengan menggunakan subsitusi beras untuk menurunkan jumlah konsumsi beras. Elastisitas harga riil jagung di tingkat konsumen dalam jangka pendek sebesar 0,03 itu ternyata juga bukanlah metode yang efisien untuk dijadikan instrumen dalam menurunkan harga beras eceran di tingkat konsumen.

Rupanya persoalan harga eceran beras di tingkat konsumen adalah merupakan buah dari kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang memberikan Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Hal ini disebabkan oleh elastisitas pendapatan per kapita terhadap konsumsi beras adalah sebesar 0,2479.

Dampak kartu-kartuan itu diduga berpotensi telah meningkatkan konsumsi beras pada penduduk miskin, yang berjumlah sekitar 31-32 juta jiwa. Peningkatan konsumsi beras makro terjadi sebagai akibat peningkatan pendapatan per kapita menggunakan subsidi Kartu Sakti tadi ditambah pendistribusian Raskin. Sebab elastisitas penawaran beras hanya sebesar minus 0,1363, sedangkan elastisitas pendapatan per kapita sebesar 0,2479.

Sementara itu tuduhan adanya permainan harga oleh pedagang besar beras ternyata berpotensi berdampak lebih kecil dibandingkan dampak Kartu Sakti Joko Widodo. Sebab, elastitas harga riil beras eceran terhadap harga riil beras pedagang besar dalam jangka pendek sebesar 0,2430. Perilaku ekonomi harga beras eceran ini memang cukup menggoda para pedagang besar beras untuk menaik-turunkan harga riil beras di tingkat pedagang besar. Akan tetapi godaan moral hazard tadi masih kalah besar dibandingkan dampak Kartu Sakti Joko Widodo yang mempunyai elastisitas sebesar 0,2479 di atas.

Kemudian tuduhan jahat kepada para pedagang besar beras sebagai aktor intelektual terhadap kenaikan harga eceran beras ternyata tidak didukung oleh data empiris. Sebab, elastisitas harga riil beras tingkat pedagang besar terhadap harga riil gabah tingkat petani dalam jangka pendek sebesar 0,0258. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan elastisitas harga rujukan riil gabah yang ditetapkan oleh pemerintah.

BERITA TERKAIT

Dukung Penerapan Industri 4.0

Oleh: Sigit Reliantoro Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LH&K  Industri 4.0 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Jerman pada pameran…

Pelindo II

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritim Institute (Namarin)   Pelabuhan Indonesia II tengah berada di pusaran kasus mega…

Rebranding Koperasi Syariah, Seperti Apa?

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM saat ini giat melakukan rebranding koperasi. Melalui…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Modus Korupsi Jiwasraya

Oleh : Agung Setia Budi, SIP., M.Sos Peneliti Studi Ekonomi Politik Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terdeteksi ketika manajamen…

Dukung Penerapan Industri 4.0

Oleh: Sigit Reliantoro Setditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LH&K  Industri 4.0 yang diperkenalkan oleh Pemerintah Jerman pada pameran…

Pelindo II

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritim Institute (Namarin)   Pelabuhan Indonesia II tengah berada di pusaran kasus mega…