NERACA

Jakarta - Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk segera membenahi tata niaga beras. Hal ini terkait dengan kenaikan harga beras dalam satu bulan terkahir yang diakibatkan, tidak hanya produksi dan distribusi yang terganggu, namun adanya pengelolaan tata niaga dan manajemen stok yang buruk dari regulator.

Anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar mengemukakan, pemerintah harus segera menemukan secara cermat titik simpul kenaikan beras. "Mengingat situasi ini sudah terjadi selama 1 bulan terakhir, maka operasi pasar yang dilakukan Badan Urusan logistik (Bulog) belum dapat saya katakan efektif melakukan intervensi terhadap pasar karena memang tidak merata dan masif," kata dia kepada Neraca, di Jakarta, Senin, (23/2).

Menurut Rofi, Kenaikan harga beras hampir terjadi di seluruh sentra pangan dan pusat distribusi beras, kondisi tersebut menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Di Subang, Jawa Barat, dalam sepekan terakhir, harga jenis beras medium dan premium, mengalami kenaikan rata-rata 10%-30%. Sementara itu Pasar Induk Cipinang, Jakarta, terpantau harga-harga beras mengalami kenaikan cukup signifikan. Rata-rata kenaikan mencapai 30%.
‎
Seperti beras jenis IR 4 yang paling murah saat ini dijual dengan harga Rp 10.000/kg, padahal normalnya Rp 8.500/kg. Kemudian disusul IR 3 dengan kualitas medium, naik dari Rp 9.000/kg menjadi Rp 10.600/kg. Selain itu beras jenis IR 2 juga naik dari Rp 9.500/kg menjadi Rp 11.000/kg dan beras jenis IR I naik dari Rp 10.000/kg menjadi Rp 12.000/kg.

“Kenaikan yang terjadi hari ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non produksi seperti dampak bawaan fluktuasi kenaikan harga BBM,  yang berpengaruh kepada ongkos giling gabah menjadi padi dari Rp 600/kg menjadi Rp 800‎/kg. Bersamaan dengan itu juga upahburuh tani naik, dari yang semula Rp 50.000/setengah hari menjadi Rp 60 ribu/setengah hari. Kemudian, ongkos transportasi, dan logistik yang naik.” Jelas rofi.

Anggota parlemen dari Jawa Timur ini menambahkan, sebenarnya situasi ini dapat dihindari jika peran Bulog dapat dimaksimalkan secara optimal sebagai stabilisator harga beras dan meningkatkan daya serapan padi di masa panen raya. Karena pada saat seperti ini selain perlunya operasi pasar sebagai instrumen dalam pengendalian harga dan ketersediaan beras.

Selain itu, Bulog juga perlu secara kreatif memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap pasar dan mengefisienkan jalur-jalur distribusi yang hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu. “Jika memang betul adanya polarisasi distribusi yang tidak sehat sehingga menyebabkan potensi terjadinya mafia beras, pemerintah harus tegas dan serius menindak pelakunya di level mana pun.” tegas Rofi.

Mafia beras

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya 'mafia beras' di balik lonjakan harga beras saat ini. Dia menuturkan bawah dirinya sempat menemukan adanya gudang yang menimbun stok beras dan melakukan pengoplosan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu. Beras dari Perum Bulog yang harusnya untuk dijual untuk operasi pasar (OP) dengan harga Rp 7.400/kg dioplos dan dijual dengan harga lebih mahal oleh pedagang yang ditugasi menyalurkan beras tersebut.

Menurut Rachmat, inilah yang membuat OP Bulog tidak efektif menurunkan harga beras di pasaran. Padahal, sejak Desember lalu Bulog telah menggelontorkan 75 ribu ton beras untuk OP. Stok beras pun menurut perhitungan pemerintah masih mencukupi. "Kita sidak 1 tempat saja mendapatkan gudang penuh dengan beras Bulog. Ada satu mesin yang membuat beras itu jadi pakai kantongnya sendiri. Jangan-jangan dioplos. Kenapa sampai terjadi demikian? Saya tanya ke Bu Lenny (Lenny Sugihat, Dirut Bulog). Apa ada permainan pedagang yang mendapat tugas menyalurkan beras?," katanya.
 
Rachmat mengaku saat sidak tersebut tidak langsung menjerat pedagang yang melakukan penimbunan dan pengoplosan karena masih memberikan sinyal peringatan bagi para pedagang.

"Sekarang masih saya kasih sinyal. Saya memberikan warning, kalau mau saya tindak, waktu itu bisa saya tindak langsung," tukas dia. Namun, bila hal ini terus berlangsung, dia tidak akan segan-segan menindak para pelaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang Undang Perdagangan, sanksinya mulai dari pencabutan izin usaha, denda, sampai pidana 5 tahun penjara.

"Mereka mau coba-coba sama pemerintah. Kami akan menindak secara hukum sesuai peraturan yang berlaku. Kita berantas mafia beras," tuturnya. Agar harga beras segera turun, Rachmat berjanji akan segera mengaudit stok di gudang para pedagang untuk mencegah adanya penimbunan.

Selain itu, dia meminta Bulog untuk mengaudit seluruh sistem pendistribusian beras untuk OP, mulai dari yang melalui Pasar Induk Cipinang, lewat PD Pasar Jaya, dan Satgas yang menyalurkan langsung ke pasar. "Kita akan audit secara total mulai dari penunjukannya (pedagang yang menyalurkan) sampai di lapangan," tutupnya. [agus]