NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal menargetkan realisasi investasi dalam lima tahun mendatang sebesar Rp3.500 triliun atau dua kali lipat dari realisasi investasi sepanjang 2010–2014 yang sebesar Rp1.632,8 triliun. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, untuk dapat mewujudkan target investasi, bukan hanya pusat saja tapi daerah juga punya andil besar dalam pencapaian target investasi tersebut. 

Namun begitu, khusus tahun ini, pihaknya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp519,5 triliun. "Proyeksi investasi sepanjang 2015 hingga 2019 sebesar Rp3.500 triliun. Sedangkan untuk tahun ini sebesar Rp519,5 triliun," katanya di  Jakarta, Senin (23/2). Namun begitu, menurut dia capaian tersebut dirasa cukup berat dan peran BKPMD atau SKPD bidang penanaman modal di daerah menjadi sangat penting.

Mengingat peran yang harus dimainkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya investasi adalah memastikan berjalannya PTSP daerah. "Baik di provinsi maupun kabupaten kita, dan mengintegrasikan dengan PTSP pusat serta memastikan kelancaran realisasi investasi yang ada di daerah," tuturnya.

Terkait integrasi PTSP pusat dan daerah, lanjutnya, sepanjang 2015, pihaknya menargetkan adanya integrasi di 144 PTSP daerah yang terdiri dari 24 provinsi, 94 kabupaten, 20 kota, lima kawasan ekonomi khusus, dan satu kawasan perdagangan bebas pelabuhan. "Sehingga tahun 2016, BKPM menargetkan seluruh PTSP provinsi dan kabupaten kita sudah terintegrasi dengan PTSP pusat," ujarnya.

Franky berharap pemerintah daerah dapat memastikan lancarnya proses realisasi investasi di daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini BKPM memfasilitasi 99 proyek yang terhambat di 25 provinsi senilai lebih dari Rp 477 triliun. Lima proyek investasi di antaranya senilai 14 triliun yang sudah selesai difasilitasi .

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, akademisi Universitas Mataram, NTB, Syamsul Hidayat Dilaga, seperti dikutip dalam laman Kementrian Komunikasi dan Informatika mengatakan Penerapan PTSP diyakini dapat menarik investor. Tinggal bagaimana pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat berperan seimbang memajukan negara. “Jika pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perannya berimbang, maka negara akan maju. Selama ini perannya lebih banyak negara,” katanya.

Syamsul menilai selama ini dunia usaha di bidang jasa pekerjaan atau kontraktor di daerah sangat mengandalkan proyek APBN dan APBD, sehingga masyarakat dapat bekerja setelah kontraktor mencari tenaga kerja. “Katakan kontraktor bekerja karena ada proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN maupu APBD, masyarakat dapat bekerja setelah kontraktor cari tenaga kerja,” contohnya.

Seharusnya, lanjut dia, para kontraktor tidak lagi selalu mengandalkan proyek APBN atau APBD. Pemerintah perlu mendorong dunia usaha di daerah menciptakan lapangan kerja dan penghasilan pekerjaan, sehingga ujung-ujungnya mampu membayar pajak.

“Itu sebenarnya, karena fungsi pemerintah ada dua, yaitu pelayanan dan regulasi. Pemerintah membuat regulator, supaya iklim usaha ini menjadi maju dan aman dan sifatnya positif bagi dunia usaha, sebab jika dunia usaha dan masyarakat perannya sudah tinggi dalam suatu daerah atau negara maka dengan sendirinya negara menjadi makmur,” pungkasnya. [agus]