Respon Positif BI

Meski sebelumnya bertahan 3 bulan lamanya, suku bunga acuan BI Rate akhirnya diturunkan dari 7,75% menjadi 7,5% pada bulan ini. Penurunan suku bunga acuan ini memang belum signifikan sperti yang diharapkan oleh kalangan pengusaha. Karena sektor riil selama ini sulit bergerak karena tingginya suku bunga, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7% dan 7% pada tiga tahun mendatang.

Menurut Dewan Gubernur BI, kebijakan penurunan tersebut terpaksa dilakukan untuk merespon ekspektasi inflasi, menjaga kondisi defisit neraca berjalan (current account deficit), menjaga likuiditas perbankan, dan meningkatkan pertumbuhan kredit. Namun, setelah harga BBM dua kali diturunkan menjadi Rp 6.600 per liter untuk premium dan Rp 6.400 per liter untuk solar, kondisi inflasi tetap terkendali rendah.

Penurunan harga BBM pada awal tahun ini ternyata berdampak pada laju inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan terjadi inflasi negatif atau deflasi 0,24% pada Januari 2015 dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun tingkat inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 6,96% atau lebih kecil dibandingkan tingkat inflasi Desember 2014 terhadap Desember 2013 sebesar 8,36%. Deflasi pada Januari 2015 diakibatkan oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan karena penurunan harga BBM. Harga bensin dan solar turun sehingga tarif angkutan di beberapa kota ikut turun.

Tidak hanya itu. Membaiknya neraca pembayaran Indonesia dan neraca perdagangan patut kita berikan apresiasi. Bila pada 2013 mencatatkan defisit sebesar US$ 4,06 miliar, pada 2014 defsit neraca perdagangan menyusut menjadi US$ 1,89 miliar. Kondisi ini cukup menggembirakan di tengah penurunan harga-harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Bahkan, pada Januari 2015, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 710 juta karena nilai ekspor mencapai US$ 13,3 miliar dan impor US$ 12,59 miliar.

Membaiknya kinerja neraca perdagangan berkontribusi positif pada neraca berjalan dan neraca pembayaran Indonesia (NPI). Pada 2014, NPI mencatatkan surplus US$ 15,2 miliar setelah meraih US$ 7,3 miliar pada 2013. Surplus NPI tersebut akibat total surplus transaksi modal dan finansial yang melambung serta defisit transaksi berjalan mengecil. NPI ini terdiri atas tiga komponen, yakni transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial, dengan selisih perhitungan bersih sebagai penyeimbang.

Surplus transaksi finansial tahun lalu melambung ke US$ 43,6 miliar, transaksi modal surplus US$ 0,027 miliar. Sedangkan defisit transaksi berjalan mengecil menjadi US$ 26,2 miliar dari sebelumnya US$ 29,1 miliar. Untuk selisih perhitungan bersih adalah minus US$ 2,1 miliar dibanding minus US$ 0,22 miliar tahun 2013.

Melihat kondisi demikian, tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan tetap tinggi suku bunga acuan tersebut, apalagi menaikkannya. Mempertahankan suku bunga BI Rate tinggi jelas akan memukul dunia usaha yang sudah terjepit oleh banyak persoalan. Selama ini kalangan pengusaha memang berharap BI Rate diturunkan, karena akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit perbankan yang saat ini sudah sangat tinggi mencekik dunia usaha.

Tidaklah mengherankan jika tren global saat ini juga menunjukkan suku bunga di beberapa negara sedang menurun. Lihat saja suku bunga acuan di Malaysia 3,25%, Tiongkok (6,0%), Amerika Serikat (0,25%), Thailand (2,0%), Singapura (0,17%), Jepang (0,1%), bahkan Eropa cukup rendah sebesar 0,05%.

Kita tentu berharap suku bunga BI Rate dapat menurun lagi di waktu mendatang, mengingat kebijakan penaikkan suku bunga The Fed sekitar pertengahan tahun ini diprediksi tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, penurunan suku bunga acuan tidak serta-merta akan berdampak pada tekanan nilai tukar rupiah. Fakta menunjukkan penaikkan BI Rate yang sudah dilakukan beberapa kali hingga ke posisi 7,75%, toh belum mampu menahan laju pelemahan rupiah yang saat ini mendekati level Rp 12.700-Rp 12.800 per US$. Kebijakan bunga tinggi banyak mudharatnya ketimbang manfaat positif bagi masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…

Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika…

Hat-hati Berita Medsos

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini merasa resah atas ancaman hukuman UU ITE yang sejauh ini telah menjerat ratusan orang yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tanah Hambat Investasi

Akhirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui, bahwa persoalan tanah menjadi salah satu…

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…

Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika…