Kasus dugaan tertukarnya obat Buvanest Spinal yang berisi Bupivacaine 0,5 persen dan Asam Tranexamat sedang menjadi topik hangat di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menduga ada kelalaian yang membuat isi obat tertukar.

NERACA

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan investigasi lebih lanjutkasus penggunaan obat anestesi produksi PT Kalbe Farma di Rumah Sakit Siloam Lippo Village, Tangerang, yang mengakibatkan dua pasien meninggal.

Dua pasien dikabarkan meninggal dunia setelah pemberian obat anastesi Buvanest Spinal itu.

Dugaan sementara adalah, obat anestesi kemungkinan tertukar isinya. Obat diduga bukan berisi Bupivacaine 5mg/mL untuk pembiusan, melainkan asam traneksamat(tranexamic acid) yang bekerja untuk mengurangi pendarahan.

Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutikdan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif BPOM, Tengku Bahdar Johan Hamid, pada Senin (16/2) memaparkan, "Sementara ini diduga obat anestesi yang dipakai tertukar isinya."

"Ini kebetulan saja etiketnya atau bungkusannya itu yang tertukar. Jadi sangat menyedihkan ini terjadi," ujar Kepala Hubungan Masyarakat RS Siloam Heppi Nurfianto, Selasa (17/2).

Heppi menjelaskan, kasus ini terjadi terhadap pasien yang melakukan operasi caesar dan urologi. Kedua pasien meninggal dalam waktu berdekatan pada tanggal 12 Februari 2015. Sementara itu, pasien lainnya tidak mengalami masalah.

"Pasien kontradiksi, gatal-gatal, sampai kejang, kemudian meninggal. Pasien obgyn, bayinya selamat," kata Heppi.

Menurut Heppi, RS Siloam akan memberikan keterangan lebih lanjut dalam waktu dekat bersama pihak Kementerian Kesehatan, Kalbe, serta BPOM.

Sementara itu, pihak Kalbe juga telah melakukan penarikan semua produk Buvanest dari pasaran.

Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengivestigasi kasus dugaan tertukarnya isi obat yang mengakibatkan dua pasien Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, meninggal. 

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menyatakan BPOM harus melakukan investigasi ke industri obat atau pabrikan. “Kalau nanti hasil investigasinya terbukti ditemukan pelanggaran atau kesalahan maka dikenai sanksi, sampai yang terberat pencabutan izin usaha,” kata Sudaryatmo.

Sudaryatmo mengatakan, kalau pemerintah menemukan suatu fakta ada obat yang harus ditarik karena misalnya alasan keamanan bagi kesehatan mestinya pemerintah melakukan peringatan ke masyarakat. “Public warning, selain itu pemerintah memastikan produk tersebut tidak beredar lagi di masyarakat, semua publik harus tahu,” ujarnya.

Khusus terkait meninggalnya dua pasien karena diduga akibat pemberian obat anastesi Buvanest Spinal yang tertukar isi obat dengan Asam Tranexamat itu, YLKI belum bisa berkomentar banyak. “Yang jelas apakah pihak rumah sakit dalam memberi pelayanan pengobatan sudah sesuai dengan standar atau prosedur,” kata Sudaryatmo.

Menurut Sudaryatmo hal tersebut lebih pada hubungan antara pihak pasien dengan dokter. Terkait konteks relasi pasien dengan dokter, diserahkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. “Akan di review persoalannya,” ucap dia.

Sudaryatmo menjelaskan bila pasien dirugikan dapat memperkarakan melalui tiga cara yaitu jalur Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, melalui jalur pidana, dan jalur perdata.

“Kalau jalur perdata menyangkut ganti rugi materi, besarnya berapa, itu tergantung keluarga pasien,” tutur Sudaryatmo.

Dia menambahkan, setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari rumah sakit mengenai diagnoas dan tindakan, termasuk penggunaan setiap obat yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau dokter.