Badan Penerimaan Pajak Tunggu Persetujuan Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan rapat tingkat Kementerian telah menyetujui pembentukan Badan Penerimaan Pajak dan akan membawa usulan itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Rapat ambil keputusan untuk disampaikan ke Presiden menyutujui roadmap (peta jalan). Ditjen Pajak akan jadi Badan Penerimaan Pajak, namun masih memerlukan masa transisi untuk menjadi lembaga baru. Kami perkirakan butuh satu tahun dalam masa transisi," kata Yuddy setelah rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (17/2).

Dia mengatakan setelah menjadi Badan Penerimaan Pajak, belum ada pemikiran untuk memisahkan otoritas pajak ke luar Kementerian Keuangan.

"Masih di bawah Kemenkeu, tapi lembaganya diperkuat," ujarnya.

Menurut dia, dengan masa transisi yang lama dari Ditjen Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak, perlu ada penguatan lembaga otoritas pajak, mengingat lembaga tersebut dibebani target penerimaan pajak mencapai Rp1.294,3 triliun pada 2015.

Maka itu, Yuddy mengatakan para Menteri akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Presiden terkait penguatan struktur organisasi, dukungan penambahan anggaran, dan dukungan penambahan personel.

Penguatan struktur organisasi itu juga akan memuat penambahan tiga deputi pelaksana (acting deputy) untuk membantu tugas Direktur Jenderal Pajak.

"Selama ini Direktur Jenderal Pajak langsung membawahi 49 eselon II. Itu terlalu berat. Satu-satunya Dirjen yang membawahi lebih dari 10 eselon II," ujarnya.

Untuk penambahan pegawai pajak, Yuddy mengatakan pihaknya telah menyetujui penambahan 10 ribu pegawai pajak. Namun, dia ingin Kemenkeu mempertimbangkan apakah penamabahan 10 ribu pegawai pajak itu akan dilakukan pada 2015, mengingat keterbatasan anggaran.

"Tinggal teknisnya, apakah jumlah tersebut dipenuhi pada tahun fiskal sekarang. Kalau dipenuhi, kita juga harus lihat ke Kementerian Keuangan, ada tidak cadangan anggaran untuk itu. Jika tidak ada tahapannya," kata dia.

Pemerintah dalam APBN-P 2015 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.294,3 triliun, yang sebagian besar disumbangkan oleh PPh nonmigas sebesar Rp629,8 triliun dan PPN serta PPnBM sebanyak Rp576,4 triliun. [ardi]

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Menara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…