NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian meminta agar daerah ikut berpartisipasi untuk dapat mewujudkan swasembada pangan. Oleh karenanya, guna mengawal itu Kementan menempatkan satu direktur di tiap kabupaten untuk mengawal upaya swasembada padi, jagung, dan kedelai selama tiga tahun mendatang.

"Kami sudah menempatkan satu direktur eselon dua di setiap kabupaten untuk mengawal swasembada pangan sampai selesai," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman, usai menggelar rapat upaya khusus (UPSUS) dengan jajaran pegawai Kementan di Jakarta, Senin (16/2).

Selain menempatkan staf penanggungjawab di setiap kabupaten, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil tanaman.

"Indeks pertanaman yang biasanya tanam sekali menjadi dua kali, produktivitas yang biasanya lima ton per hektare akan kita angkat jadi 5,5 sampai enam ton per hektare," tuturnya.

Selain membahas upaya pengawalan swasembada pangan hingga tingkat desa, kata Amran, dalam rapat tertutup itu juga dibahas tentang penyerapan APBN dan alokasi APBN-P yang totalnya mencapai Rp32 triliun.

"Tadi kami evaluasi untuk kesiapan lapangan, saat ini untuk penyelesaian APBN kami targetkan April selesai," tuturnya.

Mentan dalam empat bulan terakhir secara intensif berkunjung ke 21 provinsi di seluruh Indonesia untuk memetakan masalah, meninjau langsung kondisi lapangan, dan berdialog dengan pemda setempat untuk bersama-sama mengupayakan swasembada pangan yang ditargetkan akan tercapai dalam tiga tahun mendatang.

Berdasarkan pengamatan Kementan setelah meninjau ke daerah, masalah-masalah pertanian seperti kerusakan irigasi, rendahnya penyerapan benih, keterlambatan distribusi pupuk, kekurangan tenaga penyuluh dan minimnya penggunaan alsintan telah mengakibatkan Indonesia kehilangan peluang produksi sebesar 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) per tahun.

"Irigasi yang rusak seluruh Indonesia ada 52 persen, dalam tiga bulan terakhir kami telah melakukan langkah-langkah perbaikan bekerjasama dengan semua "stakeholders" di bidang pertanian," tuturnya.

Langkah perbaikan tersebut, katanya, dimulai dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas Kementan yang menghasilkan Rp4,1 triliun yang dialokasikan untuk "refocusing" pertanian.

Selain itu Kementan juga mendapat dana sebesar Rp16,9 triliun dari pengalihan subsidi BBM. Anggaran total Kementan untuk tahun 2015 sebesar Rp32 triliun.

Dari segi regulasi, pemerintah juga telah mengeluarkan dan melaksanakan Perpres No.172 Tahun 2014 yang mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk secara tepat, cepat, dan akuntabel.

"Semua ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi untuk mewujudkan swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang," ujarnya.

Sebelumnya,  Presiden  Joko Widodo (Jokowi) telah memberi target pada menteri pertanian harus bisa mengejar target swasembada pangan dalam 2 hingga 3 tahun.

"Kita menargetkan swasembada pangan dalam 2 sampai 3 tahun. Kalau tidak bisa menterinya digantu. Jadi presiden gak usah sulit-sulit. Banyak yang antre untuk jadi menteri," tegas Jokowi.

Menurutnya, jika pemerintah mampu menyediakan pupuk dan air pada petani maka swasembada beras tidaklah sulit. "Itu persoalan yang mudah. Contoh di kita tanam padi 1 hektare, keluar 4 sampai 5 ton, padahal di negara lain bisa 8 sampai 12 ton. Kan pasti ada yang salah. Kalau diganti saja varietas yang benar 8 ton juga bisa. Saya lihat ada varietas yang bisa sampai 8 ton, kenapa gak dikembangkan. Oleh karenanya mudah dilakukan swasembada pangan," tandasnya. [agus]