NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi Tony Prasetyantono, menilai pemerintah akan sulit mencapai  target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,7 persen tahun ini. Pasalnya, pemerintah sangat tinggi menggenjot pajak.

"Prediksi saya perekonomian tahun ini hanya bisa mentok tumbuh di angka 5,5 persen, masih jauh dari target pemerintah yang sebesar 5,7 persen" katanya, di Jakarta, Senin (16/2).

Namun begitu, pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan optimis pertumbuhan ekonomi 5,7 persen akan tercapai dan berdampak positif bagi ekonomi nasional.

"Kita harus tetap optimis, meski penurunan angka asumsi tersebut seolah-olah pertumbuhan ekonomi kita akan menurun," katanya.

Optimisme itu antara lain dikarenakan Indonesia terus berbenah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan kemudahan layanan perijinan.

"Kemaren kita baru meresmikan layanan perijinan satu pintu, jadi para calon investor cukup dapat ke BKPM untuk mendapat perijinan berinvestasi dimana pun di wilayah Indonesia yang potensial," ujarnya.

Dengan iklim investasi yang semakin baik, perijinan yang mudah, upah sumber daya manusia yang kompetitif, banyak investor akan datang ke Indonesia sehingga ekonomi pun dapat tumbuh positif sesuai yang ditargetkan.

"Iklim di Indonesia sudah sangat baik saat ini.  Jadi, sepanjang iklim, layanan, dan sarana mendukung investor akan datang, dan ekonomi akan tumbuh dengan baik juga," ujarnya.

Jadi dengan beberapa upaya dan peluang tersebut, maka kita harus optimis. Itu modal utama agar pertumbuhan ekonomi kita justru dapat mencapai, bahkan melalui dari yang sudah ditetapkan. "Saya yakin, kami mampu mengejar target itu, bahkan harapannya bisa melebihi dari target," tandasnya.

Seperti diketahui, postur anggaran yang disepakati, untuk pendapatan negara dan hibah yakni sebesar Rp1.761,6 triliun, di?mana penerimaan pajak non-migas disepakati Rp1.439,7 triliun. Target penerimaan perpajak ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015.

Untuk penerimaan pajak migas tercatat sebesar sebesar Rp139,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batu bara disepakati sebesar Rp52,2 triliun, PNBP kehutanan sebesar Rp4,7 triliun, PNBP perikanan sebesar Rp578,8 miliar, PNBP Kementerin Hukum dan HAM sebesar Rp4,28 triliun, dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp23,09 triliun.

Deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp36,9 triliun berasal dari Pertamina Rp6,34 triliun, PLN Rp5,4 triliun dan lainnya sebesar Rp25,1 triliun.

Untuk subsidi energi disepakati Rp137,8 triliun, di mana untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg dan LGV sebesar Rp64,6 triliun. Untuk subsidi listrik Rp73,1 triliun. Suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara untuk BUMN sebesar Rp64,8 triliun.

Sedangkan defisit dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB.

Sementara asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi 5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen, nilai tukar rupiah Rp12.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak Indonesia (ICP) 60 dolar AS per barel, "lifting" minyak 825 ribu barel per hari, dan "lifting" gas 1,22 juta barel. [agus]