Sebagai negara berkembang yang atraktif, Indonesia pun menikmati masuknya uang panas (hot money) itu. Pasar modal lokal kebanjiran dana jangka pendek karena mampu memberi imbalan (yield) yang tinggi. Beberapa tahun terakhir ini Bursa Efek Indonesia (BEI) mampu menjadi salah satu pasar modal yang paling menarik di Asia Pasifik.

Namun, sekarang musim sedang berganti. Perekonomian AS terus membaik. Gubernur Bank Sentral AS Janet L. Yellen melihat saatnya stimulus moneter yang sudah dikeluarkan untuk ditarik kembali. Sinyal untuk melakukan tappering off sudah terdengar sejak sepanjang tahun lalu, dan berakhir pada Oktober 2014.

Tentu saja rencana penarikan stimulus moneter membuat banyak pemilik dana bersiap-siap kembali memegang greenback sebagai safe heaven. Itulah yang membuat dolar AS kini menguat terhadap semua mata uang dunia. Semua itu mengajarkan kepada banyak pihak bahwa tidak pernah ada yang linier dalam ekonomi, termasuk di Indonesia.

Dalam kondisi siklus dan semua pihak dituntut untuk pandai-pandai membaca situasi dan kecenderungan yang akan terjadi ke depan. Semua pihak mengakui bahwa penguatan US$ didorong kinerja perekonomian AS yang cemerlang hingga sekarang, diikuti rencana menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) sekitar pertengahan 2015.

Meski penyebab utamanya merupakan faktor eksternal, ini bukan berarti perekonomian nasional bakal aman-aman saja. Efek berantai dikhawatirkan akan timbul dan bisa memperlemah fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu yang membuat posisi Indonesia rawan saat ini, adalah besarnya nilai utang luar negeri (ULN) swasta dalam bentuk valuta asing yang melampaui ULN pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Tidak hanya itu. Impor bahan baku dan penolong juga bakal terpukul jika US$ terlalu kuat terhadap rupiah. Ironisnya, kurs rupiah yang terlampau lemah akan memicu kegagalan korporasi swasta dalam membayar ULN sehingga berisiko currency mismatch. Depresiasi rupiah secara tajam juga dapat membuat pelaku pasar agak panik. Maka, menjadi tugas BI bersama pemerintah untuk meyakinkan pelaku pasar,  bahwa pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama (temporer), seperti seperti didengungkan otoritas moneter selama ini.

Bagaimanapun, kreativitas pemerintah untuk mengantisipasinya saatnya diuji. Intinya, potensi pelemahan rupiah lebih lanjut harus bisa diredam secara smooth.  Pemerintah harus mampu menemukan cara untuk menghasilkan pemasukan devisa dalam bentuk US$ demi memperkuat cadangan devisa. Misalnya, melalui dorongan ekspor, sebagai langkah serius yang memang seharusnya dilakukan. Maklum, nilai tukar rupiah yang lemah membuat produk-produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional.

Namun, upaya menggenjot ekspor tidak akan maksimal jika pemerintah tidak menyertainya dengan penghapusan hambatan-hambatan ekspor secara signifikan. Pemilihan negara baru tujuan ekspor harus dilakukan secera cerdas karena sejumlah negara besar sedang mengalami perlambatan ekonomi.

Karena itu, pemerintah harus lebih agresif memangkas berbagai kendala investasi demi menyedot lebih banyak investasi asing langsung (foreign direct investment-FDI). Makin banyak modal asing masuk, makin kuat nilai rupiah. BI dan pemerintah jangan terus berdalih bahwa pelemahan rupiah juga diikuti mata uang negara lainnya. Lebih penting bagi BI dan pemerintah adalah memantau, mengawasi dan mengambil langkah antisipasi untuk kembali memperkuat rupiah agar stabil. Juga dipertanyakan, apakah mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) tetap tinggi 7,75%  merupakan langkah efektif untuk menahan laju pelemahan rupiah?