Oleh : Tumpal Sihombing

CEO - BondRI, Lecturer IPMI International Business School

Dalam disiplin ilmu makroekonomi, kebijakan fiskal kurang efektif menstabilkan permintaan agregat pasar secara efektif, karena kebijakan fiskal (dimanapun di kolong langit ini) tak bisa dieksekusi secara total. Mengapa? Karena pemerintah tidak punya data lengkap/akurat perihal bagaimana perekonomian kini sedang bekerja. Pemerintah mungkin memiliki big-picture view. Butuh waktu sekian bulan/tahun bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa perekonomian sedang melambat atau sebaliknya.

Itu disebabkan adanya “time-lag”, jeda antara fasa pengumpulan data, verifikasi, analisa, hingga perumusan. Itu pun belum memasukkan kemungkinan terjadinya revisi terhadap kebijakan. Ini disebut recognition-lag, sering dianalogikan sebagai “problematika sopir yang sedang mengemudi mobil sembari sesekali menatap kaca spion.” Pada saat kebijakan ditetapkan, masih butuh waktu beberapa bulan/tahun untuk sosialisasi. Ini disebut action-lag.

Jika Pemerintah memutuskan untuk memperbesar alokasi belanja pada ragam proyek Pemerintah berskala nasional dalam rangka mendongkrak income dan lapangan kerja, butuh waktu beberapa bulan/tahun untuk perencanaan dan eksekusi. Setelah itu, eksekusi kebijakan umumnya membutuhkan waktu lama sebelum dampaknya dinilai efektif. Ini disebut impact-lag.  Selain itu ada aspek lain predominan dalam perekonomian, yaitu ketidakpastian perihal kemana arah perekonomian dunia/domestik pra eksekusi kebijakan fiskal. Secara umum, ragam model peramalan dalam ilmu makroekonomi belum memiliki track record layak dalam akurasi, sehingga masih belum bagus digunakan sebagai input valid dalam proses pengambilan keputusan/perumusan kebijakan oleh Pemerintah.

Selain itu, pada saat discretionary fiscal adjusments diumumkan Pemerintah, sektor swasta cenderung melakukan antisipasi (priced-in), sehingga terjadi peningkatan konsumsi/investasi pra ekseskusi. Sebagai konsekuensi logis, Pemerintah bakal kesulitan melakukan kalibrasi secara efektif (total) terhadap kebijakan fiskal. Padahal kebijakan tersebut semula diharapkan mampu mengarahkan perekonomian ke tingkat pertumbuhan yang diidamkan (7%).

Kondisi itu, plus jika pemerintah kini fokus pada pertumbuhan, inflasi dan pengangguran, maka inisiatif peningkatan permintaan pasar skala nasional bakal memicu gejolak di pasar tenaga kerja, mentrigger aksi tuntutan kenaikan upah lebih intens. Jika ini terjadi, Pemerintah manapun umumnya enggan fine-tune kebijakan fiskal karena berpotensi memancing tekanan lanjut inflasi. Jika defisit anggaran kurang favourable dan butuh stimulus, maka penambahan utang bakal sulit diterima pasar, karena government funding juga naik bersamaan.

Harga minyak masih uncertain. Dalam jangka menengah, dampak fiskal seperti di atas bisa memaksa otoritas moneter melakukan penyesuaian suku bunga. Itu menambah beban pembayaran utang negara,  yang malah mempersulit upaya reduksi tekanan lanjut terhadap defisit. Kemenkeu sebaiknya pruden!