Undang-Undang Tax Amnesti, Pelindung Pengguna Kartu Kredit - Menkeu:

NERACA

Keinginan Menteri Keungan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesti segera proses menjadi UU mendapat dukungan Misbakhun, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar. Alasannya jika menjadi UU bisa menjadi dasar penjaminan kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

"UU Tax Amnesti ini penting karena berhubungan dengan penjaminan kredit oleh asuransi. Ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Misbakhun di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015). Apalagi, ujar dia, hingga saat ini produk penjaminan kredit masih rentan atau belum mendapatkan landasan hukum.

Misbakhun mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas kredit. Namun sejauh ini masih belum bisa mendapatkan fasilitas penjaman kredit yang dilakukan sehingga mengandung resiko. Hal ini tentu saja tidak membuat nyaman dan aman bagi masyarakat yang memang memerlukan fasilitas kredit.

"Maka kami dari Fraksi Partai Golkar mendorong menjadi prioritas untuk dibahas dalam Prolegnas 2015 di Baleg. Karena masyarakat, baik kalangan pengusaha maupun masyarakat kecil, jika mendapatkan jaminan kredit itu akan mempuyai rasa aman. Disisi lain pihak pemberi kredit juga akan merasa aman," ujar Misbakhun.

BERITA TERKAIT

Pertumbuhan Kredit Juni Double Digit

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juni 2018 masih di…

Pemerintah Kaji Kembali “Tax Holiday” - KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

Jakarta-Pemerintah berencana mengkaji lagi fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dalam waktu dan besaran tertentu (tax holiday). Padahal, kebijakan tersebut baru…

Sjamsul Nursalim Menolak Disebut "Misrepresentasi" Kredit

Sjamsul Nursalim Menolak Disebut "Misrepresentasi" Kredit  NERACA Jakarta - Pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim menolak disebut melakukan…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…