BPJS Ketenagakerjaan Bidik Dana Kelolaan Rp500 Triliun

NERACA

Jakarta - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan jaminan pensiun akan mulai berjalan pada 1 Juli 2015. Ditargetkan, total dana pengelolaan pada 2020 bisa mencapai Rp500 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn usai melakukan rapar dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR.

"Tahun depan target kita (dana pengelolaan) Rp220 triliun, lima tahun lagi kita harapkan sampai Rp500 triliun," kata Elvyn di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, saat ini total dana pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp187 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibandingkan akhir 2008 yang hanya mencapai Rp61 triliun.

"Dana pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan naik 300 persen, dari Rp61 triliun pada 2008 akhir menjadi Rp187 triliun di akhir tahun 2014," tandasnya.

Saat ini beban iuran untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah 8 persen dari gaji atau 5 persen pemberi kerja, 3 persen pekerja. Namun besaran iuran tersebut disebutkan belum final. Pasalnya pihak BPJS Ketenagakerjaan harus menunggu peraturan pemerintah yang menetapkan besaran iuran dana pensiun.

Sebelumnya, Pakar jaminan sosial Prof. Dr. Bambang Purwoko menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibolehkan menyisihkan laba (deviden) untuk program peningkatan kesejahteraan pekerja. Pasalnya, tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut.

"UU tentang BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mengatur penggunaan sisa hasil usaha. Namun, prinsip yang harus dijaga dari pelaksanaan program DPKP adalah transparan dan adil," katanya.

Bambang juga tidak mempermasalahkan jika BPJS Ketenagakerjaan membangun rumah susun sederhana bagi pekerja. "Nggak masalah jika bangun rumah susun sewa di kantong-kantong pekerja karena itu membantu pekerja menyelesaikan masalah transportasi dan tempat tinggal," katanya.

Hal sama juga pernah disampaikan oleh mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat masih menjabat sebagai menteri, dia berharap dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Misalnya, manfaat yang diterima peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan harus lebih baik ketimbang sebelumnya. “Adanya transformasi BPJS Ketenagakerjaan ini saya harapkan dapat membantu para pekerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katany.

Selain itu, juga dirinya meminta dengan mempermudah pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dulu perekrutan peserta dilakukan lewat cabang Jamsostek yang ada di setiap provinsi. Tapi untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, pendaftaran itu bisa dilakukan lewat online. Sehingga dapat mendongkrak jumlah peserta.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi patokan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, manfaat Jamsos yang diterima peserta tidak boleh berkurang dari sebelumnya. Kedua, pelayanan Jamsos yang selama ini berjalan tidak boleh berhenti. Ketiga, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja terkait transformasi kelembagaan badan penyelenggara. “Pelayanan dan manfaat lebih baik, menjadi mutlak setelah transformasi BPJS Ketenagkerjaan beroperasi,” tandasnya. [agus]

Related posts