Butuh Subsidi Rp50 Triliun - Bangun Rumah Rakyat

NERACA

Jakarta - Indonesia Property Watch menyatakan anggaran yang dibutuhkan untuk program subsidi rumah rakyat (rumah murah) seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp50 triliun per tahun.

"Masalah pembiayaan menjadi masalah selanjutnya yang harus segera dibahas pemerintah terkait untuk pembangunan dan pembiayaan untuk konsumen melalui program FLPP," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, di Jakarta, Kamis (22/1).

Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp50 triliun tapi saat ini anggaran pemerintah hanya Rp33 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, lanjutnya, alokasi dari pemerintah tersebut dinilai tidak sepenuhnya dipergunakan untuk perumahan rakyat karena hanya seperlima atau 20 persen untuk perumahan rakyat.

Ali Tranghanda juga menyorot bahwa sebagian dana itu malahan masuk dalam program rehabilitasi rumah layak huni yang sebenarnya tidak akan mengurangi "backlog" (kekurangan rumah).

Ia berpendapat, pembiayaan juga seharusnya dapat dilakukan dengan kerja sama kemitraan dengan pengembang untuk meremajakan lingkungan kumuh, tetapi hal itu jangan sepenuhnya diserahkan ke swasta, karena motifnya akan berbeda.

"Kapasitas pembangunan seperti tahun-tahun sebelumnya diperkirakan hanya berkisar 150.000-170.000 unit per tahun dan itu pun swasta yang membangun. Di mana kehadiran pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Perumnas sebesar Rp2 triliun pada RAPBN-P tahun 2015.

"Dengan perolehan dana PMN Rp2 triliun Perumnas menargetkan mampu membangun 400.588 unit rumah hingga tahun 2018," kata kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Rini, usulan pemberian PMN kepada Perumnas untuk membantu Pemerintah menurunkan "backlog" (kekurangan pasokan) perumahan rakyat dan permukiman bagi masyarakat secara nasional.

Ia menjelaskan, Perumnas membutuhkan pendanaan di awal tahun 2015 sebesar Rp2 triliun sebagai investasi awal pembangunan infrastruktur rusunami dan rumah tapak (subsidi maupun non-subsidi).

Dengan perolehan dana PMN Rp2 triliun maka kepada Perumnas menargetkan dapat membangun sebanyak 400.588 unit rumah hingga tahun 2018 terdiri atas hunian vertikal sebanyak 232.848 unit, dan rumah tapak sebanyak 167.740 unit. Selain itu Perumnas juga dapat merealisasikan pengadaan lahan seluas 366,3 hektare.

Menurut Direktur utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono mengatakan bahwa kebutuhan rumah pada saat ini mencapai 13,5 juta unit dan nyatanya pemenuhan perumahan tiap tahunnya hanya sekitar 300-400 ribu unit. Bank BTN sendiri menjadi salah satu bank yang berkomitmen untuk melayani kredit perumahan rakyat di Indonesia. “Dengan besarnya backlog tersebut, maka menjadi pertanda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangat lah tinggi,” katanya.

Tingginya kebutuhan rumah itu juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang membuat kalangan kelas menengah bertambah banyak. Kondisi tersebut tentu membuka peluang berinvestasi bagi para pengembang perumahan untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Maryono menjelaskan bahwa dari jumlah kebutuhan rumah yang mencapai 13,5 juta unit tersebut tidak harus semuanya dipenuhi atau dijadikan prioritas. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan utama perumahan adalah bagi 6,5 juta masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali, sementara sebanyak 7,2 juta unit diperuntukan bagi warga yang belum bertempat tinggal tetap. [agus]

Related posts