Dua Kapal Selam Dibiayai Kredit Ekspor - Modernisasi Alutsista

NERACA

Jakarta---Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan minimum Indonesia memiliki enam kapal selam sebagai alat utama sistem senjata strategis, sekaligus memberikan efek tangkal. "Ya minimum kita bisa punya enam," katanya, usai melantik Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat dan Panglima Komando Lintas Laut Militer di Jakarta, Senin.

Lebih jauh Kasal Soeparno menambahkan pihaknya telah mengajukan pengadaan dua kapal selam baru untuk menambah kekuatan strategis matra laut. "Prosesnya kini masih terus berjalan di Kementerian Pertahanan, dan diharapkan pada 2014 kapal itu sudah kami terima," ujar Kasal, menambahkan.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor (KE) senilai 700 juta dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004-2009.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran produk mereka, seperti Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Diakui Kasal, pengadaan dua kapal selam tersebut akan dilengkapi langsung oleh perlengkapan dan persenjataannya. "Jadi tidak sekadar kapal selam saja, tanpa persenjataan atau perlengkapan yang mendukung," katanya..

Menurut Soeparno, kemampuan jajaran matra laut mengamankan wilayah perairan nasional menunjukkan kredibilitas negara tidak saja secara nasional tetapi juga regional dan internasional. "Sudah saatnya kita mampu mengamankan wilayah perairan tersebut, karena itu menyangkut kredibilitas kita sebagai negara berdaulat," tandasnya

Berbicara pada serah terima jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat dan Panglima Komando Lintas Laut Militer, Soeparno mengatakan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dengan beragam tantangan telah pula memberikan dampak beragam ancaman dan gangguan keamanan serta maraknya pelanggaran yurisdiksi.

Karena itu, lanjut Kasal, TNI perlu membangun sistem persenjataan terpadu yang memadai, mulai dari personel, pangkalan, persenjataan, kapal-kapal patroli dan kapal perang dalam gugus keamanan laut. “Gugus tempur laut untuk menjamin keamanan wilayah perairan kita karena itu menyangkut kredibilitas negara," ucapnya.

Di kawasan Asia Pasifik termasuk ASEAN dan Indonesia, jaminan keamanan "Sea Lines Of Communication" (SLOC) atau Garis-garis Perhubungan Laut (GPL), merupakan hal pokok bagi para pengguna laut di dua kawasan yang menjadi fokus perhatian dunia tersebut. Terkait hal itu, Indonesia dituntut untuk dapat memberikan jaminan keamanan di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philip, perairan Natuna dan jalur-jalur laut yang dikenal sebagai ALKI (Alur laut kepulauan Indonesia). **cahyo

Related posts