NERACA

Jakarta – Pemerintah untuk kali keduanya telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kendati demikian dibeberapa daeraj tarif angkutan umum belum menunjukan sinyal untuk menurunkan tariff. Untuk itu, pemerintah melalu Kementrian Perhubungan menuntut agar tariff angkot segera diturunkan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan , menginstruksikan agar tariff angkutan umum turun minimal sekira 5 persen, ini karena adanya penurunan harga BBM jenis Premium turun menjadi Rp6.600 per liter dan Solar menjadi Rp6.400 per liter.

"Waktu ada perubahan BBM pertama kali di Desember itu, rangenya kita arahkan boleh naik sampai dengan 10 persen, jadi naik nih 10 persen. Nah sekarang kalau BBM-nya turun, kita minta minta minimal turun 5 persen," kata Jonan, awal pekan kemarin.

Jonan menjelaskan, penurunan tarif angkot minimal 5 persen ini karena harga solar yang saat ini Rp6.400 per liter, masih ada masih selisih Rp900 dari harga awal sebelum kenaikan harga BBM November lalu yang sebesar Rp5.500 per liter.

"Jadi kalau Rp900 naiknya dari Rp5.500 itu kira-kira kan 15 persen. Kalau 15 persen itu dikali 38 persen itu kira-kira 5 persen lah. Jadi diturunkan 5 persen, minimal 5 persen," ucap Jonan.

Sebelumnya, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda), Eka Sari Lorena mengatakan pihaknya tidak akan sembarangan menurunkan tarif angkutan umum. Pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam untuk mematangkan evaluasi tarif tersebut. "Kami tidak boleh gegabah menurunkan tarif angkutan umum," ujarnya.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap supaya tarif angkutan darat juga ikut turun seiring dua kali penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar.
 "Saya minta turun (tarif angkutan), berapa ya belum tahu jumlahnya berapa," kata Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta itu menyebut tidak ada alasan bagi pengusaha angkutan darat untuk tidak menurunkan tarif. Sebab, pemerintah sudah dua kali menurunkan harga BBM.

"Enggak ada alasan tidak turun. Masalahnya ini kan pemerintah sudah menurunkan dua kali. Nilainya juga besar. Jadi enggak ada lagi enggak turun (tarif angkutan)," sebutnya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati menyebut pasar dalam negeri sebenarnya belum siap menerima kebijakan Presiden Jokowi yang mencabut subsidi premium dan menetapkan subsidi Rp 1.000 per liter untuk solar. Hal ini akan membuat harga premium dan solar bergejolak naik turun.

Tidak siapnya pasar dalam negeri terbukti tidak turunnya harga barang dan pangan saat harga Premium dan Solar turun.

"Kita masih butuh kepastian harga. Jangan terus ini dibiarkan sesuai mekanisme pasar harga tiap kali berubah. Kalau tiap berubah struktur pasar kita tidak sehat. Waktu BBM turun engga mau turun, tapi kalau naik malah naik. Pemerintah harus jaga stabilitas," ucap dia.

Menurut Eni, saat ini pelaku pasar didera rasa takut. Jika menurunkan harga, mereka takut sewaktu waktu harga minyak dunia naik dan harga BBM dalam negeri menjadi naik lagi. Pelaku pasar lebih memilih main aman untuk menahan harga barang mereka.

"Sekarang misalnya para pelaku usaha berargumen engga mau nurunin harga khawatir harga akan naik. Tapi sekarang harga BBM kan turun dan ini kan tidak adil dan tidak masuk akal. Mestinya pemerintah menentukan harga BBM ini jangan mentok harga minyak dunia saja," pungkasnya. [agus]