Pemerintah Janjikan Perbesar Ruang Fiskal

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memuji kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam memperbaiki kebijakan di sektor perekonomian Indonesia. Pasalnya, pemerintah berani menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat anggaran negara menjadi lebih sehat. Dengan kata lain, ruang fiskal bisa lebih besar.

"Dalam periode yang masih singkat ini kita sudah lakukan banyak hal dalam sektor perekonomian, bahkan belum sampai 100 hari, kita sudah komitmen untuk perbaiki kondisi fiskal dan anggaran negara kita. Ke depan tentu upaya kami (pemerintah) untuk terus melakukan pengetatan anggaran agar ruang fiskal terus lebar," kata Sofyan di Jakarta, Jum’at, (16/1).

Sofyan mengatakan, hingga saat ini harga BBM tidak lagi disubsidi oleh pemerintah dan pemerintah melepas harga tersebut ke pasaran. Akan tetapi, BBM jenis solar yang disubsidi sebesar Rp1.000 per liter telah memperbesar ruang fiskal Pemerintah menjadi sebesar Rp230 triliun. "Ada ruang fiskal yang cukup besar. Ada dana besar yang kita pakai untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah," ujarnya.

Sofyan mengatakan, pemerintahan Jokowi dan JK telah berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan dalam sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh pelaku usaha di sektor manapun untuk membantu pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Semua sektor harus berpikir dan bekerja bersama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL), Boedhi Setiadjid menilai tingginya beban subsidi BBM membuat ruang fiskal menjadi sempi “Anggaran subsidi energi terutama BBM akan meningkat setiap tahunnya, jika terus terjadi bisa mempersempit ruang gerak fiskal untuk pendanaan pembangunan nasional,” katanya.

Berdasarkan catatan IKAL, pemerintah hampir menghabiskan sekitar Rp350 triliun hingga Rp400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya terdapat subsidi BBM dan subsidi listrik.

Pembahasan APBN-P 2014 saja, anggaran subsidi energi naik drastis dari Rp282,1 triliun menjadi Rp350,31 triliun, dari anggaran tersebut Rp50 triliun dimasukkan dalam anggaran 2015. Berbarengan dengan lonjakan anggaran subsidi, sumber pemasukan dari setoran pajak kian seret.

APBNP 2014 menetapkan setoran perpajakan sekitar Rp 1.246,1 triliun, turun dari target APBN 2014 yang mematok Rp1.280,3 triliun. “Subsidi BBM sebanyak 77 persen hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu, sehingga tidak tepat sasaran dan tidak produktif,” jelas Boedhi.

Menurutnya, dengan alokasi subsidi BBM yang mencapai 17,84 persen dari belanja pemerintah pusat, angka yang dinilai besar itu dapat menjadi beban APBN dalam menjalankan program-program pembangunan untuk masyarakat, sehingga diperlukan solusi jangka panjang terhadap permasalahan subsidi BBM.

Sementara itu, menurut pengamat perpajakan Justinus Prastowo menilai pemerintahan Jokowi-JK dipaksa menyesuaikan target jangka pendek program kerja mereka dengan RAPBN 2015. Kendati Jokowi-JK masih bisa mengubah APBN dalam APBNP, kata Justinus, perubahan itu disebut tak akan berdampak signifikan. "Tetap saja perubahannya tak bisa banyak," kata Justinus.

Dalam hal pajak, Komisi Anggaran Independen merekomendasikan adanya pemisahan dua lapis kelompok pembayar pajak antara si kaya (35 persen) dan super kaya (40 persen). Untuk itu jika ingin menambah ruang fiskal harus berani mengambil kebijakan subsidi BBM, dan mengejar pajak terutama untuk pajak orang kaya. [agus]

Related posts