Benahi Tranportasi Publik Demi Hemat BBM - Bisa Tekan Subsidi

NERACA

Jakarta—Pemerintah didesak segera memperbaiki transportasi public. Hal ini semata-mata demi menghemat anggaran subsidi BBM yang terus membengkak. Apalagi konsumsi bakar minyak (BBM) bersubsidi melonjak. Sehingga memberatkan APBN. Selama ini kebijakan transportasi publik tak dibenahi secara total. “Ini yang menyebabka orang masih suka menggunakan transportasi pribadi. Sehingga konsumsi BBM bersubsidi menjadinya lebih boros,” ekonom Econit, Hendri Saparini kepada wartawan di Jakarta, (12/9)

Diakui Hendri, borosnya konsumsi BBM bersubsidi mengakibatkan jatah BBM bersubsidi melebihi kuota yang telah ditentukan. “Pada intinya, sehingga kuota BBM bersubsidi ini terpakai melebihi kuota," tambahnya.

Namun Hendri tak membantah dirinya memang mendukung kebijakan penundaan pencabutan subsidi BBM ini. Namun disisi lain pemerintah sudah semestinya harus menjelaskan kepada public. Hal ini masalahnya terkait dengan pendapatan pemerintah kalau subsidi BBM ini nanti dicabut. Dengan kata lain, jadi subsidi bahan bakar tidak dicabut begitu saja. "Menunda kenaikan BBM penting. Tapi harus dijelaskan berapa pendapatan pemerintah kalau BBM tidak di subsidi," paparnya

Selain itu, kata Hendri lagi, permasalahan kuota BBM bersubsidi yang berlebihan ini harus didiskusikan lebih dalam dan tidak hanya membicarakan besarnya anggaran subsidi. "Kita jangan hanya mendiskusikan masalah kuota saja, tetapi pada akar permasalahan," imbuhnya

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengungkapkan selain borosnya konsumsi BBM bersubsidi. Penyebab lain, melonjaknya kuota BBM bersubsidi disinyalir adalah terdapat penyelewengan penyaluran BBM. Selain BPH Migas, PT Pertamina (Persero) juga mengaku telah menindak 42 SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi BBM subsidi.

Ditempat terpisah, mantan anggota Komisi VII DPR F-PPP, M Romahurmziy mengatkana subsidi energi sekarang ini dinilai tidak tepat. Alasanya 84% subsidi energi dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu dan ini atas nama undang undang (UU) merupakan sebuah pelanggaran. "Saya ingin mengacu pada survei BPS 2009, menunjukkan bahwa 84 persen subsidi energi itu dinikmati oleh kalangan mampu," jelas Romi.

Menurut Romi-panggilan akrabnya, kondisi seperti ini adalah sebuah pelanggaran UU, karena berdasarkan uu Energi, subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. "Nah yang perlu dilakukan sekarang adalah mengalihkan subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat mampu itu kepada masyarakat tidak mampu," tambahnya.

Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan anggaran kepada masyarakat kalangan tidak mampu, karena menurutnya masyarakat tidak mampu di Indonesia sekarang masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari penduduk negara Malaysia ditambah Singapura. "Melalui apa, kita memiliki 22 juta petani, nelayan dan kita punya kalangan miskin yang jumlahnya 33 juta, kasih anggaran mereka. Kita bicara yang riil sajalah, enggak usah ngomonin instrumen-instrumen moneter yang pada akhirnya tidak dinikmati oleh rakyat, tapi kita berbicara yang dampaknya langsung ke rakyat," tegasnya.

Oleh karena itu dia berharap ini akan menjadi priorotas pemerintah ke depannya untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu sebelum membicarakan instrumen-instrumen moneter yang tidak berdampak langsung kepada kesejahtraan rakyat miskin.

"Jadi memang berikanlah mereka sampai mereka memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baru kita berbicara desain yang baik," tandasnya. **cahyo

Related posts