Porsi Pembiayaan Meningkat - RAPBN-P 2015

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, porsi pembiayaan dalam RAPBN-Perubahan 2015 meningkat dari alokasi dalam APBN 2015 karena pemerintah ingin menambah penyertaan modal negara pada BUMN infrastruktur.

"Pembiayaannya bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN) sekitar Rp31 triliun untuk penerbitan surat berharga negara (SBN)," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Robert menjelaskan penambahan kebutuhan pembiayaan itu dibutuhkan, meskipun target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9% terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN 2015 sebesar 2,21% terhadap PDB.

"Defisitnya berkurang, tapi 'below the line' masih ada pembiayaan seperti utang dan nonutang, termasuk penyertaan modal negara. Itu perlu diterbitkan utang, tapi tidak untuk belanja, penyertaan modal negara," jelasnya.

Robert mengatakan rencana penambahan utang ini termasuk nominal penyertaan modal yang akan diberikan untuk BUMN pada kisaran Rp37 triliun-Rp38 triliun, masih membutuhkan persetujuan parlemen dalam pembahasan RAPBN-P 2015.

Sementara Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Schneider Siahaan mengungkapkan, tambahan penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa ditutup oleh ruang fiskal yang jumlahnya mencapai Rp230 triliun.

Menurut dia, tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah Indonesia dalam prosesnya.

"Kita mau lihat dahulu (bentuk pinjamannya) dan dikomunikasikan karena (pinjaman) multilateral tidak bisa langsung. Mereka juga melihat dahulu apa program (yang pemerintah canangkan). Misalnya World Bank. Mereka tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik bertenaga batu bara, karena terkait green issue," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015 sebesar Rp245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.

Komposisi APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan terdahulu masih berupa "baseline budget", belum menyertakan program pemerintahan saat ini, termasuk penambahan penyertaan modal bagi BUMN infrastruktur.

Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.[ardi]

BERITA TERKAIT

SMF Salurkan Pembiayaan KPR Rp4,3 Triliun

      NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pinjaman kepada penyalur kredit…

Presiden: PDB Koperasi Meningkat Jadi 4,48%

Presiden: PDB Koperasi Meningkat Jadi 4,48% NERACA Tangerang - Presiden Joko Widodo mengaku sangat senang perkembangan koperasi Indonesia sudah mulai…

KEPUTUSAN PANJA RAPBN 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Perry…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…