Pemerintah Sepakat Kurangi Dividen BUMN

NERACA

Jakarta - Pemerintah menyetujui pengurangan pembayaran dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara kepada negara. Langkah tersebut bertujuan agar perusahaan BUMN memiliki keleluasaan memperkuat dan mengembangkan BUMN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pengurangan dividen dilakukan kepada perusahaan BUMN dengan rasio yang berbeda-beda. Menurut dia, khusus perbankan saja seperti BRI, BNI dan Mandiri, masing-masing memiliki rasio pengurangan dividen yang berbeda. Berapa rasio masing-masing, Rini mengaku tidak hapal secara detail persentase pengurangan dividen tersebut.

Menurut dia, pengurangan dividen di sektor perbankan BUMN bertujuan untuk meningkatkan permodalan perbankan, sehingga perbankan Indonesia dapat lebih berkompetisi. Jika dilihat saat ini permodalan perbankan Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan perbankan ASEAN. Seharusnya, menurut dia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, perbankan Indonesia permodalannya lebih baik dan lebih tinggi. Namun karena diambil terus dividennya berkibat permodalannya tidak seimbang.

"BRI, BNI rasio pengurangannya beda. Ada yang diturunkan 20%. Saya tidak hafal," kata Rini, Jakarta, pekan lalu.

BUMN perbankan, lanjut Rini, jika setoran dividen BUMN perbankan dipotong, maka bank tersebut akan memiliki tambahan modal untuk disalurkan sebagai kredit bagi perusahaan. Kredit ini juga bisa disalurkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Dengan begitu, perbankan nasional dapat bersaing dengan perbankan swasta ataupun asing. Apalagi tahun ini Indonesia sudah masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perbankan nasional harus bersaing dengan perbankan negara-negara ASEAN lainnya pada 2020.

"Perbankan kita dapat lebih berkompetisi. Kalau dilihat sekarang dibandingkan perbankan-perbankan dari negara ASEAN yang lain, perbankan kita cukup rendah," ujar dia.

Dia juga mengungkapkan, khusus Pertamina dan perusahaan tambang, pengurangan dividennya secara total sebesar Rp9 triliun, dari Rp44 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 menjadi Rp35 triliun. Menurut Rini, alokasinya akan ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Untuk alokasi yang termasuk besar terdapat di sektor pertambangan, yaitu PT Antam (Persero) Tbk karena ingin berinvestasi ke pembangunan pabrik smelter.

"Kalau konstruksi karena banyak melakukan beberapa pembangunan di pelabuhan dan lain-lain. Mereka (BUMN Konstruksi) juga cukup besar," ujar dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kemungkinan pengembalian dividen atau mengurangi setoran dividen BUMN. Kebijakan sangat mungkin dilakukan, karena ruang fiskal yang tersedia masih cukup besar seiring kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Adityawarman, mengingat perusahaan sebagai perusahaan publik, di mana kinerja keuangan dan operasional tertuang dalam prospektus yang dapat diketahui oleh publik. Dia mengungkapkan selama ini perusahaan menganggarkan untuk setoran dividen kepada negara minimal sebanyak 25% dari laba bersih.

Dia mengatakan ketetapan setoran dividen minimal 25% tidak dapat dikurangi. Sebab, jika perusahaan meminta untuk mengurangi setoran dividen, pemerintah akan menilai Jasa Marga sebagai BUMN yang manja.

"Jadi dividen yang ditetapkan pemerintah tidak dipatok maksimal," kata Adityawarman.

Adityawarman juga mengatakan dengan adanya kebijakan pemerintah mengurangi dan meniadakan setoran dividen perusahaan BUMN kepada negara, maka perusahaan akan memanfaatkannya dengan berinvestasi ke sektor produksi yaitu pembangunan jalan tol."Cukup membantu kami untuk dialokasikan ke sektor produktif," pungkasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

BUMN Pastikan Kredit Inalum Bukan Bank BUMN - Ambil Alih Freeport

    NERACA   Jakarta - Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak ada perbankan…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…