Ekonomi Indonesia Belum Sehat - Komoditas Harga Sulit Dikendalikan

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menyebutkan, ekonomi Indonesia dinilai masih belum sehat, sehingga sulit dalam mengontrol berbagai komoditas harga barang. Sehingga meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa naik turun belum tentu mempengaruhi harga-harga lainnya. "Ekonomi Indonesia ini paling tidak sehat mengontrol berbagai komoditas. Oleh karenanya, harus diperbaharui tata niaganya," katanya, di Jakarta, Kamis (8/1).

Menurut dia, tata niaga yang buruk nantinya membuathargamenjadi tidak terkontrol. Inilah yang saat ini menjadi persoalan meskipun harga minyak telah turun. "Coba bayangkan kita akan berdayakan gula petani, daging, dan satu orang punya 40 perusahaan dan mereka yang menentukan harga. Diberikan Rp1.000, diimpor Rp500, yang lain ditahan," ucapnya.

Selain masalah tata niaga, masalah lain yang menjadi masalah harga tidak dikontrol adalah masalah sistem logistik pada perekonomian yang mana system logistic nasional dinilai mahal sehingga harga barang ikut merangkak naik. "Selain tata niaga, logistik juga ikut andil mempengaruhi harga-harga," ujarnya.

Untuk itu, menyikapi tingginya biaya logistik nasional bakal terus mengkaji permasalahan tersebut. Dan mengajak industry duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. "Kita mau lihat apa masalahnya. Kita ingin mendengar dari industri, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya logistik," terangnya.

Mengingat, sambung dia lagi permasalahan logistik memang membuat harga-harga di pasaran menjadi tidak terkontrol. Sehingga,pemerintahakan mencari titik terang untuk mempercepat logistik di Indonesia. "Akan dilihat bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan mempercepat logistik diIndonesia," jelasnya.

Bicara biaya logistik nasional Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan menilai biaya logistik masih sangat tinggi sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia. Untuk itu, pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) harus bekerja keras untuk menurunkannya. m"Bicara daya saing, logistik performence index kita sekarang rangking 59 dari 155 negara, tapi biaya logistik tiga tahun terakhir masih 24 persen dari PDB (product domestic bruto)," kata Sugihardjo

Untuk menekan biaya logistik, kata Sugihardjo, jalan satu-satunua hanyalah membangun infrastruktur yang memadai. Harus dibangun jalan tol khusus yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan. Disamping itu, perlu juga diperbanyak jumlah pelabuhan. Setidaknya ada satu pelabuhan setiap 40 kilometer garis pantai. "Sistem logistik nasional juga harus didukung pengembangan teknologi informasi, seperti national single windows dan Inaport," katanya

Sementara itu, menurut Wakil Ketua bidang Logistik Kadin Carmelita Hartoto menilai kontribusi biaya logistik yang 24 persen dari PDB (product domestic bruto) merupakan angka yang sangat fantastis jika dibandingkan negara-negara lain. "Kita harus mengakui bahwa saat ini Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand adalah empat negara yang memiliki system logistik lebih" baik di kawasan Asean, jadi kita harus waspada dengan mereka," tandasnya.

Hingga saat ini, kata dia, sejumlah hambatan masih terjadi yang meliputi buruknya kondisi infrastruktur, alat angkut penunjang logistik serta kondisi regulasi logistik yang belum mendukung kepentingan industri.

Oleh karena itu, pada pemerintahan baru ini, pihaknya berharap ada keseriusan untuk membenahi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang sudah ada. [agus]

Related posts