Indonesia dan Jepitan Dua Hemisfer Ekonomi Global - Oleh: Armin Nasution, Dosen FU UIN Sumatera Utara

Bank Dunia dalam laporan triwulan terbaru mengingatkan adanya tiga isu urgen direformasi agar pemerintahan baru enteng menghadapi tantangan pembangunan, yaitu penerimaan negara, perbaikan belanja dan fasilitas dunia usaha, bukan hal baru. Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, yang menajamkan laporan itu sekedar pengulangan mengingat penerimaan negara terkait fiskal, perbaikan belanja masyarakat, bidang kesehatan dan fasilitasi dunia usaha terkait implementasi MEA (Masyarakat Ekonorni ASEAN), adalah isu pemerintah beberapa bulan lalu pada pertemuan APEC di Tiongkok yang mau mengejar pertumbuhan Indonesia. (Analisa, 9 Desember 2014).

Tiga isu itulah yang mendorong pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dipastikan mustahil pemerintah mau surut meninjau ulang harga BBM. Biarpun mantan senator Bank Dunia Poppy Dharsono meminta agar pemerintah bebas dari kepentingan asing dan memegang teguh doktrin Trisakti serta seluruh elemen masyarakat berdemo mendukung gerakan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi pemerintah menyimpan cara lama: tidak ada kata surut dari kebijakan, demo rakyat bisa berakhir.

Satu hal, kata Poppy mengutip mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, pemerintah tak mau terbuka atas perhitungan kenaikan BBM. Satu hal lagi, pilihan pemerintah menaikkan harga BBM sebab diminta Bank Dunia (World Bank) 20 Oktober lalu yang dikritisi Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Axel van Trotsenburg tidak tepat sasaran. (Analisa, 4 Desember 2014).

Bank Dunia

Juli 1944, sebanyak 44 negara bertemu di kota kecil Brent Woods, Amerika Serikat. Pertemuan menganalisis kemiskinan dunia akibat Perang Dunia II dan membincangkan kemungkinan menata sebuah dunia yang damai, bebas dari kemiskinan dan mampu membangun dirinya sendiri. Dari pertemuan tergagas niat mendirikan dua lembaga dunia, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IDRD) yang kelak dikenal dengan Bank Dunia, dan International Monetary Fund (IMF). Diharapkan dua lembaga “dapur uang” dunia ini mensponsori recovery negara-negara miskin di dunia, termasuk tentunya Indonesia.

Tetapi Bank Dunia punya sejarah berlapis. Skenario awal pendirian lembaga ini untuk membantu negara-negara miskin digantikan gerakan “berfaktor negara-negara kaya” utamanya di era global. Menjelang krisis finansial 1998, CGI (Consultative Group on Indonesia) Juli 1997 bersidang me-release laporan Bank Dunia mengenai Ekonomi Indonesia, berjudul “Indonesia Sustaining High Growth With Equity”. Laporan ini berupa siluman yang disiapkan menguntungkan negara-negara donor untuk menerima informasi tuntas mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Indonesia selaku pihak penerima bantuan jauh-jauh hari stand by melengkapi sesuatunya menyambut kemungkinan yang akan terjadi dalam sidang CGI tersebut. Ketua Bappenas saat itu, Ginandjar Kartasasmita, mengadakan lawatan ke Jepang untuk melakukan serangkaian pertemuan pra-kondisi kepada pemerintah Jepang. Dikunjungi Ginanjar Deplu, MITI, Depkeu, EPA (Economic Planning Agency (Overseas Economic Cooperation Fund dan JICA (Jap International Cooperation Agency) dan lainnya. Menariknya sidang CGI kali ini bertempat di Tokyo (biasanya di Paris) juga karena dalam waktu yang sama Jepang sedang mengadukan kasus Mobil Timor ke panel WTO yang mendapat dukungan dari Uni Eropa dan AS.

IMF (International Monetary Fund), juga tidak terpisah dari konteks kepentingan AS. Sebagai pemrakarsa berdirinya dua lembaga ini, AS selalu menggenjot fasilitas paling besar untuk mengaktualisasikan kepentingan ekonominya. Simpulnya, strategi pembangunan yang dicanangkan Bank Dunia dan IMF tetap terbaca dalam konteks kepentingan AS.

Meski dalam sejarahnya Bank Dunia dan IMF suka “berpidato” yang mengarah independensi dan permainan fair, tetapi kebijakan-kebijakannya dilumuri bias kemauan negara maju. Kenyataan ini rasanya perlu disadari dalam konteks pemberian bantuan proyek (official development assistence) dan bentuk-bentuk utang luar negeri Indonesia berkonteks kinerja kedua lembaga ini. Di sini penting menghayati ucapan ekonom Unika Atma Jaya, A. Prasetiyantoko, meski Bank Dunia mengibarkan banyak alternatif, tetapi perlu melihat pengibaran kebijakan apa yang terselinap di baliknya. There’s no such as free lunch (tidak ada makan siang yang gratis).

Tidak Tulus

Negara maju bertahan mengincar negara-negara miskin untuk kepentingannya selain sulit tulus melihat pertumbuhan negara di luar mereka. Menatap pertumbuhan sebagian negara-negara Asia tahun 1980-an, justru Bank Dunia mengidentifikasinya “keajaiban Asia” (“Asian miracle”), istilah ejekan untuk negara “empat macan Asia” (Taiwan, Hongkong, Singapura dan Korea Selatan) yang disebutnya tidak dibentuk oleh keunggulan komparatif (comparative adventage) melalui kerja manusia (man-made) melainkan sebab “rezeki” dari Tuhan ditetaskan sumber daya alamnya.

Tetapi siapapun tahu jika pertumbuhan ekonomi “empat macan Asia” tidaklah lahir dari kekuatan alamnya (mother nature), tetapi dari keunggulan komparatif (comparative adventage) yang diretas kinerja keras, teknologisasi dan keahlian yang dimatangkan institusi pendidikan. Sebab negara manapun mengakui “macam Asia” bukan negara-negara yang dilimpahi sumber daya alam.

Indonesia bukan pemburu keunggulan komparatif, tetapi pemegang keunggulan sumberdaya alam dan budaya. Sebab itu, di institusi pendidikan kita aspek pemadatan keahlian manusia (expertise of man) jauh lebih minim dibandingkan dengan sikap mengunggulkan identitas (identity adventage) kebudayaan. Tetapi persaingan ekonomi global tidak mengenal daya saing identitas, tetapi keahlian, profesionalisme, perimbangan serta kesesuaian.

Di tengah rapuhnya keunggulan komparatif itu pemerintahan mengejar uang melalui policy menaikkan harga minyak yang tidak sesuai dengan harga minyak dunia untuk penempatan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Skenario ini tidak lahir tiba-tiba, tetapi teraspirasi pidato Presiden Xi Jinping di depan sidang DPR pada 2 Oktober 2013 di Jakarta yang menyebutkan Tiongkok membuat Jalan Sutra Maritim dan membangun infrastruktur Asia berbasis Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) untuk membuka kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di kawasan Asia.

Poros Maritim Dunia dimulai Indonesia secara mengejutkan atas penangkapan ikan secara liar oleh kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah lautan Indonesia. Ada kekhawatiran, seperti disebut Rene L Pattiradjawane dari Kompas (23 Desember 2014) ketika indikator awal kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan pembakaran dan pengeboman kapal-kapal asing berdasarkan “tebang pilih” seperti dicurigai oleh beberapa negara tetangga. Jika kekhawatiran ini betul, Poros Maritim Dunia akan menelan pil pahit pengaruh dari kawasan Asia Tenggara terlebih dalam pengambilan posisi menguntungkan Indonesia di MEA.

Indonesia tidak perlu terbius oleh Jalur Sutra Maritim. Tetapi memboyong Poros Maritim Dunia yang dimulai dari revitalisasi keahlian dalam pendidikan di samping secara menyeluruh pembentukan ketahanan nasional. Lagi pula, Tiongkok bukan negara tetangga kita karena tidak punya keterkaitan delimitasi (perbatasan) soal maritim. Negara tetangga kita adalah Malaysia, Singapura, dan Vietnam yang perbatasan maritimnya dengan Indonesia harus diselesaikan secara konstitusi regional.

Kepentingan Kita

Di pusingan ekonomi global, manapun pilihan kita adalah wajar. Tetapi suatu loncatan dengan kependekan perhitungan posisi kita yang belum punya keunggulan standar berbasis keahlian dan teknologi selain budaya kita yang belum berorientasi kerja keras, hanya akan disusul persoalan baru. Korelasi politik luar negeri kita beranalogi “gula-semut”. Sebagai negara pemilik kelimpahan sumber daya alam, Indonesia adalah “gula”, dan “semut” adalah asing. Tidak ada satupun negara asing di dunia ini “bergerak dengan sendirinya sayang kepada kita” tanpa kita memiliki fundamental keahlian yang tertata dari pendidikan.

Dalam kebijakan luar negeri, proklamator Mohammad Hatta memancangkan Indonesia berpilihan politik bebas-aktif yang di laut “mendayung di antara dua karang” dan di darat berorientasi non-blok yang tidak ke Timur dan tidak ke Barat.

Maka, preferensi utama Indonesia sebagai penempat di satu hemisfer (belahan) dunia adalah menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya yang bisa diwujudkan dengan pengetatan memegang doktrin Tri Sakti seperti dirumuskan Presiden Joko Widodo.

Isu kita hari ini adalah rakyat yang dengan kenaikan harga BBM diikuti loncatan harga kebutuhan masyarakat. Sekalipun deru demo masyarakat yang meminta turunnya harga BBM bisa berakhir, tetapi kapan berakhirnya sakitnya “ada di sini”, yakni di kalangan rakyat yang berorientasi ekonomi kecil-kecilan atau yang berekonomi subsistem (menjalankan ekonomi untuk makan). Mereka ini adalah pekerja mandiri dan pengagum Tri Sakti yang tidak mau terhempas di “jepitan dua karang”, Timur dan Barat. (analisadaily.com)

Related posts