Masalah birokrasi perizinan yang banyak dikeluhkan sejumlah pengusaha Indonesia ternyata ada benarnya. Selain persoalan tingginya biaya pengurusan izin, tidak ada kepastian hukum dan aparat pelaksana yang tidak kompeten, ternyata diketemukan permainan izin bodong yang lolos dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga negara tertentu.

Kasus yang masih hangat saat ini, adalah jatuhnya pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura disebut-sebut  terkait dengan masalah perizinan. Kementerian Perhubungan saat membekukan sementara izin rute penerbangan Indonesia Air Asia Surabaya-Singapura pergi pulang (PP) terhitung mulai 2 Januari 2015. Pembekuan izin rute ini sampai dengan hasil evaluasi dan investigasi.

"Pembekuan sementara ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU. 008/1/1/DRJU-DAU-2015 tanggal 2 Januari 2015," ujar Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1).

Menurut dia, hal yang melatarbelakangi pembekuan izin rute Indonesia Air Asia tersebut adalah karena maskapai itu telah melakukan pelanggaran persetujuan rute yang diberikan. Karena sebelumnya pada surat Ditjen Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015 disebutkan, rute Surabaya-Singapura PP yang diberikan kepada PT Indonesia Air Asia adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Namun,  pada pelaksanaannya penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura yang berakhir jatuh di laut baru-baru ini, dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu pada hari Minggu (28 Des. 2014).

Kita menyambut baik sikap tegas Menhub Ignasius Jonan yang langsung responsif membekukan izin rute AirAsia atas pelanggaran SOP Penerbangan, tapi Jonan harusnya  juga melakukan investigasi menyeluruh, termasuk jika diketemukan kesalahan pejabat Ditjen Perhub Udara Kemenhub yang diduga mengeluarkan izin bodong kepada maskapai tersebut, yang akhirnya berakibat fatal merugikan banyak nyawa manusia melayang sia-sia setelah pesawat jatuh ke laut.

Menurut pengakuan pilot senior, izin rute biasanya ditentukan oleh slot. Artinya, bila AirAsia dapat beroperasi (terbang) di hari Minggu tentu ada izin slot, ada manifest, ada dokumen manifest  yang ditanda tangani pihak otoritas. Semua ditanda tangani pejabat berwenang.

Nah, jika Kemenhub akhirnya membekukan rute AirAsia Surabaya-Singapura, harusnya Menteri Perhubungan juga memeriksa pejabat yang berwenang yang saat itu memberikan izin slot, izin kelaikan dan manifest, dan bila terbukti bersalah apalagi sampai ada indikasi menerima suap, maka layak yang bersangkutan dihukum berat. Karena ini termasuk kategori pelanggaran berat.

Ini menggambarkan masih ada lembaga birokrasi yang bermasalah di daerah maupun di Jakarta. Saatnya revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo segera diterapkan untuk membenahi masalah perizinan di semua lini, untuk menciptakan suasana kondusif menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Birokrasi perizinan yang “bisa diatur” yang pada akhirnya berujung pada indikasi suap, perlu menjadi perhatian semua aparat inspektorat internal kementerian maupun lembaga pengawasan lainnya. Semoga!