Pengusaha Minta Pembebasan Pajak - Sektor Perikanan

NERACA

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membebaskan berbagai pajak sektor perikanan yang memberatkan pengusaha guna memajukan sektor kemaritiman di Tanah Air.

"Pemerintah didorong untuk melakukan pembebasan pajak masuk bagi sektor perikanan," kata Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan dalam keterangannya,di Jakarta, Kamis (1/1).

Menurut Yugi Prayanto, hal tersebut perlu dilakukan antara lain agar aktivitas prosesing atau pengolahan perikanan bisa maju pesat.

Selanjutnya, ujar dia, pembebasan pajak masuk tersebut bisa dibebankan pada tarif pajak ekspor sektor perikanan itu.

Ia memaparkan bahwa tarif impor sebaiknya ditekan atau ditiadakan saja. Dan sebagai gantinya, pembebasan pajak impor itu bisa diakumulasikan pada tarif pajak ekspornya.

"Kalau misalnya, tarif impor dan ekspor masing-masing 2,5 persen, maka dengan membebaskan tarif impor, nilai pajak ekspornya bisa dijadikan 5 persen," katanya dan menambahkan, pemerintah harus melakukan kontrol agar produk-produk itu bisa melalui prosesing sehingga harga jualnya terjaga.

Kadin juga meminta pemerintah untuk menerbitkan peraturan penghapusan tentang Anak Buah Kapal (ABK) asing secara bertahap di laut Indonesia, karena seharusnya ABK asing di Indonesia saat ini maksimal 5 orang. "Dan nantinya, setiap tahun harus dikurangi jumlahnya setelah ABK asing itu melakukan 'transfer of knowledge'," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjanji akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, serta pengolah dan masyarakat pesisir lain guna memperkuat dan meningkatkan daya saing.

"Pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya nelayan harus mulai dididik untuk mengenal bisnis sehingga bisa menjadi pelaku usaha yang andal dan bukan hanya sebagai obyek semata," katanya.

Menurut Susi, dengan kompetensi bisnis yang dimiliki setiap pelaku usaha dapat memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia secara optimal dan berkelanjutan, seperti nelayan tradisional diharapkan mampu memanfaatkan perairan Indonesia menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan.

Selain itu, ujar dia, pembudidaya ikan mampu memanfaatkan lautan dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas secara efisien.

Kemudian, para pengolah mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global. "Sedangkan masyarakat pesisir lainnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki," katanya.

Pemerintah juga akan terus berupaya memberikan perlindungan usaha dan kesempatan berusaha antara lain dengan menjamin kemudahan dalam akses permodalan ke perbankan, sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan pembudidaya. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Minta Koperasi Melek Teknologi - DI TENGAH ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Jakarta-Presiden Jokowi berharap koperasi di Indonesia bisa mendunia. Untuk itu, Presiden minta koperasi di negeri ini mencontoh koperasi terbaik di…

MGRO Bangun Pabrik Senilai Rp 330 Miliar - Pacu Nilai Tambah di Sektor Hilir

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar dari IPO, PT Mahkota Group Tbk (MGRO) akan berinvetasi sebesar Rp 330 miliar membangun…

Pengusaha Wajib Patuhi Regulasi Kemasan Pangan - POLEMIK PRODUK SUSU KENTAL MANIS

NERACA Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri mengingatkan perusahaan yang mengeluarkan produk makanan dan minuman untuk benar-benar mematuhi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…