Subsidi untuk Premium Resmi Dicabut

NERACA

Jakarta – Pemerintah resmi mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Dengan begitu, harga baru untuk BBM jenis Premium dan Solar berubah per 1 Januari 2015. Premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dan Solar jadi 7.250 per liter. Dalam harga baru ini, pemerintah telah mencabut penuh subsidi untuk Premium. Namun, untuk Solar pemerintah masih mengucurkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter. Dimana harga Solar saat ini turun Rp 250 per liter, sehingga menjadi Rp 7.250 per liter. Sementara harga Solar nonsubsidi masih bertahan sebesar Rp 8.250 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk merespon merosotnya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan berdampak pada harga jual Solar yang ikut mengalami penurunan. "Pemerintah masih merasa memberi subsidi tetap pada Solar Rp 1.000 per liter," katanya, di Jakarta, Rabu (31/12).

Menurut dia, patokan harga tersebut mengikuti penurunan ICP mendekati USD 60 per barel dengan kurs Rp 12.380 per dolar Amerika Serikat (AS). "Kami tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis Solar demi kepentingan banyak orang. Subsidi cuma diberikan untuk Solar karena secara teori masih digunakan untuk kepentingan ekonomi," jelas dia.

Dengan skema subsidi tetap, pemerintah akan lebih mudah menghitung anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Ini akan dimasukkan dalam APBN Perubahan tahun depan yang baru akan masuk minggu pertama Januari 2015. Sebab di masa lalu subsidi nggak bisa dihitung, tapi sekarang bisa dihitung karena sudah fix," tuturnya.

Sedangkan menurut Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan dengan adanya pencabutan subsidi maka harga BBMbersubsidi, yakni premium dan solar, nantinya berubah-ubah seirning harga keekonomiannya setiap bulan. “Kalau barang, kalauBBM bersubsidiharganya tentu akan berubah karena subsidinya fixed ya bergantung harga keekonomian,” ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah akan menetapkan harga patokan setiap bulan. “Untuk masa transisi, tiap bulan kita bikin harga patokan supaya enggak minimal sebulan sekali kita akan sampaikan harga patokan supaya masyarakat tidak kaget dan punya pegangan begitu, dan supaya persaingan berjalan sehat,” ungkap dia.

Sudirman melanjutkan, patokan ICP di APBNP 2014 yang USD70 per barel tidak akan diperhitungkan dalam menetapkan formula harga BBM tersebut.

“Kalau itu kan asumsi untuk anggaran, kita pegang itu asumsi. Tapi pada waktu bikin formula harga, harga BBM, kan begini, Anda tahu kan harga BBM itu ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh dilepaskan ke pasar begitu saja,” jelas dia.

“Karena itu, nanti ada dua jenis BBM, satu BBM jenis bersubsidi dengan harga tertentu, satu lagi BBM umum. Dengan berlaku harga keekonomian, nanti komponennya mulai harga patokan tentu ada, kemudian ada PPN, pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” terangnya. [agus]

BERITA TERKAIT

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…

Kadin akan Tambah Fasilitas untuk OSS

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menambah fasilitas meja bantuan (help desk)…

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…