NERACA

Jakarta - Pemerintah menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau kinerja BUMN dari aspek pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi perusahaan yang merugi akibat salah kelola.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pekan lalu, menjelaskan sistem tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon satu Kementerian Keuangan yang mengelola investasi pemerintah pada BUMN.

Sistem peringatan kinerja BUMN ini merupakan suatu instrumen yang dapat memberikan informasi terkait kondisi kinerja BUMN berdasarkan 13 indikator rasio keuangan, serta berasal dari enam pengukuran kinerja utama.

Enam pengukuran kinerja yang dimaksud adalah likuiditas, pengelolaan aset atau modal, pemenuhan kewajiban, profitabilitas, arus kas serta tingkat kesehatan. Nantinya, sistem ini akan memberikan kondisi BUMN berdasarkan empat kriteria mulai dari sangat bagus hingga tidak bagus.

"Deteksi dini atas kinerja keuangan BUMN ini nantinya tidak hanya berlaku untuk tahun berjalan tapi juga untuk proyeksi selama tiga tahun mendatang," tambah Tavianto Noegroho.

Melalui sistem ini, apabila ditemukan suatu BUMN dengan kondisi yang rawan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bisa memberikan peringatan kepada perseroan melalui Kementerian BUMN, agar dapat diambil langkah antisipasi untuk mencegah memburuknya situasi.

Salah satu alasan pembentukan sistem peringatan ini adalah agar permasalahan utang yang menimpa PT Merpati Nusantara Airlines tidak terulang kembali, akibat diantaranya masalah operasional, finansial serta tata kelola perusahaan yang tidak memadai.

Secara keseluruhan, keberadaan sistem peringatan diri diharapkan mampu menjadi salah satu alat bantu bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan BUMN serta pelaporan investasi pemerintah. [ardi]