APBN-P dan Pertumbuhan Ekonomi 2015

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 menjadi salah satu perhatian banyak kalangan baik pemerintah, investor maupun pelaku usaha lainnya. Hal ini dikarenakan tidak hanya realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2014 di bawah target APBN-P 2014 dan diperkirakan dalam kisaran 5,1%-5,2%. Tetapi juga proyeksi tertekannya perekonomian nasional akibat rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan pada 2015 akan menekan realisasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berencana mempertahankan target pertumbuhan ekonomi dalam rancangan APBN-P 2015 sebesar 5,8% sama dengan asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2015.

Banyak kalangan yang sangat berharap bahwa kebijakan fiskal melalui pemanfaatan dana penghematan subsidi BBM teralokasikan pada belanja yang dapat menopang daya beli masyarakat dan infrastruktur. Untuk APBN-P 2015, pemerintah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 230 triliun hasil dari dana penghematan subsidi BBM, tambahan penerimaan pajak, dan penurunan harga minyak mentah dunia diantaranya Rp 120 triliun akan dibelanjakan pada infrastruktur dasar yang terfokus pada dua kementerian yaitu Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Sementara alokasi anggaran kepada Kementerian Pertanian juga akan diperbesar untuk program-program ketahanan pangan.

Pemerintah sepertinya akan mengompensasi pelemahan kontribusi konsumsi dan net export terhadap pembentukan PDB melalui peningkatan belanja pemerintah (government expenditure) dan investasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama ini konsumsi dalam negeri berkontribusi sekitar 56% terhadap pembentukan PDB sementara belanja pemerintah sebesar 9%. Sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto berada dalam kisaran 31%-32%. Strategi transisi untuk mengimbangi penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui peningkatan belanja pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 tetap di atas 5%.

Tantangan sepanjang tahun 2015 adalah meningkatkan kualitas penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya di bidang infrastruktur. Untuk dapat meningkatkan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB maka perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik. Selain meningkatkan alokasi belanja infrastruktur, kualitas persiapan proyek-proyek pembangunan dari mulai feasibility-study, mekanisme lelang, land-clearing, serta aspek-aspek teknis lainnya juga perlu segera dipersiapkan. Mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu 2-4 tahun tergantung pada jenis dan skala proyek maka keterlambatan realisasi proyek akan berdampak serius terhadap target pertumbuhan ekonomi di tengah risiko naiknya kembali BI Rate tahun depan.

Selain itu juga, kebijakan untuk mengajak BUMN dan swasta (baik nasional maupun asing) untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan infrastruktur maupun investasi di sektor riil perlu terus ditingkatkan. Meski kebijakan ini akan dibayangi oleh meningkatnya cost-of-fund akibat naiknya BI Rate, peningkatan Capex BUMN akan membantu perluasan pembangunan infrastruktur dan pada akhirnya mendorong tumbuhnya PDB 2015 seperti yang kita harapkan.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Pondasi Ekonomi

Fakta pengalaman pembangunan di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa…

OECD : Ekonomi Negara Berkembang Asia Stabil

    NERACA   Jakarta - Laporan proyeksi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terbaru menyatakan perekonomian di…

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Asuransi Syariah Petani

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Selain sebagai negara bahari Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu pertanian. Maka otomatis…

Reformasi Perizinan di Indonesia

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak…

Pemerintah Indonesia Vs Freeport - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport masih terus berjalan sangat alot. Dalam hal ini pemerintah harus kuat dan jangan mengalah dengan…