BI Jamin Rupiah Stabil

Fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS kini mulai mereda. Sebelumnya kurs rupiah sempat melemah mencapai Rp 12.900 per U$ dan membuat kepanikan masyarakat sesaat. Namun Bank Indonesia segera melakukan intervensi ke pasar uang untuk menambah persediaan dolar AS, dan menjelang penutupan akhir tahun ini terlihat rupiah kembali ke level Rp 12.500.

Apalagi Gubernur Bank Indonesia Agus D.Martowardojo setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam dalam rapat terbatas yang di Istana Kepresidenan, Rabu (23/12), yang menyatakan bahwa kondisi rupiah sekarang masih dalam situasi yang stabil dan diperkirakan akan terus bertahan di kisaran Rp 12.300 sampai Rp 12.500 per US$ hingga akhir 2014.

Meski pernyataan Gubernur BI itu merupakan “angin segar” bagi pengusaha Indonesia, kondisi fundamental ekonomi nasional masih rawan menghadapi guncangan ekonomi global yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja. Pasalnya neraca perdagangan kita masih defisit US$1,64 miliar (Januari-Oktober 2014) dan neraca transaksi berjalan (current account) hingga triwulan III-2014 masih defisit US$6,8 miliar.

Tapi, bagi kalangan pelaku usaha, stabilitas rupiah sebenarnya jauh lebih penting dibanding penguatan yang bersifat sesaat. Artinya, stabilitas rupiah sejatinya harus ditopang oleh fundamental ekonomi yang memadai.

Untuk menambah suplai US$ di dalam negeri, nilai ekspor harusnya lebih besar dari impor. Pasalnya, perdagangan antarnegara masih menggunakan mata uang dolar AS. Maklum, greenback ini masih menjadi mata uang yang kuat atau hard currency, yang laku di mana-mana.

Apabila kita mengekspor lebih banyak ketimbang impor, hal ini mencerminkan daya saing perekonomian Indonesia lebih baik. Jadi, pemerintah harus fokus mampu menggenjot ekspor lebih besar dari impor. Langkah ini paling benar ketimbang menambah pinjaman luar negeri, baik ke bank, bilateral, multilateral, maupun menerbitkan obligasi global. Utang yang membengkak di tengah daya saing ekonomi yang kurang hanya akan menjadi bumerang, seperti negara-negara zona euro yang dilanda krisis berkepanjangan.

Di sisi lain, Bank Indonesia perlu segera merevisi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam UU disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia menganut rezim devisa bebas, dimana orang boleh membawa ke luar ataupun masuk mata uang asing termasuk US$ berapapun dan kapanpun. Artinya jika dolar AS dalam jumlah besar diambil dari pasar uang domestik untuk disimpan di AS karena bunganya lebih menarik, maka hal itu dengan mudah dilakukan tanpa hambatan apapun.

BI juga masih mempertahankan sistem nilai tukar yang dianut Indonesia sejak krisis 1997/1998 adalah sistem nilai tukar mengambang (floating rate), sehingga berapapun kurs rupiah terhadap US$ akan dibiarkan tanpa intervensi dari BI. Baru setelah masyarakat panik akibat depresiasi rupiah terlalu dalam, BI segera melakukan intervensi melalui pembelian surat berharga nasional (SBN) dan SBI 9 bulan, yang bersifat sementara waktu seperti “pemadam kebakaran”.

Selain itu, BI perlu mengubah aturan devisa hasil ekspor (DHE) yang saat ini hanya mewajibkan eksportir Indonesia cukup melaporkan posisi devisa ekspornya masuk ke perbankan nasional atau ke BI, namun tidak ada batas waktu berapa lama devisa ekspor itu harus “mengendap” dulu di dalam negeri, seperti halnya yang dilakukan Bank Sentral Thailand.

Adapun jumlah cadangan devisa yang dikuasai BI saat ini US$ 112 miliar, tampaknya perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Karena dengan jumlah cadangan devisa yang memadai mencerminkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar. Singapura yang penduduknya hanya 5 juta saja bahkan memiliki cadangan devisa sekitar US$ 271,5 miliar. Sedangkan Malaysia cukup lumayan, dengan cadangan devisa sekitar US$ 150 miliar saat ini. Salah satu caranya, adalah menahan devisa eksportir di negeri ini misalnya untuk jangka 3-6 bulan lamanya dengan insentif yang memikat. Semoga!

BERITA TERKAIT

Waskita Jamin Proyek Strategis Sesuai Jadwal

NERACA Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk optimistis seluruh proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan oleh perseroan dapat diselesaikan…

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

Nilai Tukar Rupiah Rp13.600, BI : Dinamika Normal

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan depresiasi nilai tukar rupiah Kamis, yang menembus level Rp13.600…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Hapuskan PSO KRL!

Manajemen PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap pemberian subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation-PSO) untuk KRL Jabodetabek bisa dikurangi.…

Kontroversi SMI Award

Baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) meraih Penghargaan “Menteri Terbaik” di Dunia (Best Minister in the World Award)…

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…