Daerah Mulai Berani Terbitkan Surat Utang - Kemenkeu Beri Sinyal Positif

NERACA

Jakarta – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan mewanti-wanti kepada pemerintah daerah yang ngotot menerbitkan surat utang (obligasi). Setidaknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berhati-hati. Masalah ini muncul terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerbitkan surat utang (obligasi) Rp 1,7 triliun. Yang jelas Pemda DKI Jakarta perlu melakukan konsultasi Kementrian Keuangan.

“Kita memang DJPU (Ditjen Pengelolaan Utang) ikut membantu memberikan masukkan ke Pemda DKI," kata Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto kepada wartawan di Jakarta, 8/9

Namun Rahmat mengakui rencana penerbitan surat utang (obligasi) oleh Pemda DKI senilai Rp1,7 triliun tidak memerlukan restu Kemenkeu. Pihaknya hanya berfungsi sebagai penasihat saja. "DJPU hanya yang terkait obligasi negara. Obligasi daerah diperlakukan seperti obligasi korporasi dan harus mendaftarkan emisinya ke Bapepam-LK,”tuturnya.

Yang perlu dipenuhi syaratnya adalah persetujuan DPRD dan rekomendasi Kementrian Dalam Negeri.. “Selain itu, perlu persyaratan lain misalnya persetujuan DPRD, rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan)," tambahnya’

Lebih jauh kata Rahmat, obligasi daerah yang akan diterbitkan dananya digunakan untuk pembiayaan proyek. "Dengan demikian, dana pembayaran kewajiban akan diperoleh dari hasil atau pendapatan yang dihasilkan oleh proyek tersebut," terangnya

Rahmat menilai, langkah yang diambil Pemprov DKI merupakan hal positif. Namun, ia mewanti-wanti agar Fauzi Bowo dan jajarannya bijak dalam mengelola utang atau obligasi daerah tersebut. "(Hal ini) positif ya. Sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Juga sangat penting Pemda harus mempunyai kapasitas untuk mengelola utang atau obligasi daerah tersebut, seperti pemerintah pusat mempunyai DJPU," imbuhnya

.Berdasarkan catatan DJPU, pada awal Agustus ini, dana asing yang masuk pada SBN mencapai RP249,62 triliun, namun Dana asing ini terus mengalami penurunan. Tercatat sejak 5-10 Agustus dana asing yang telah keluar dari SBN sebesar Rp6,43 triliun.

Pada Agustus ini tercatat aksi jual (net selling) investor asing pada pasar saham mencapai Rp7 triliun , lalu bagaimana dengan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Direktur SBN Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) Kemenkeu Bimantara Widyajala mengatakan, selama Agustus, SBN ikut terimbas keluarnya dana asing dari pasar Indonesia. "Berdasarkan data kepemilikan yang transaksinya diselesaikan pada bulan Agustus (data setelmen), asing mengalami net sell sebesar Rp1,49 triliun," ungkap Bimantara lagi.

Seperti diungkapkan oleh Fauzi Bowo baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi untuk membiayai empat proyek fasilitas publik yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, pengolahan air limbah Casablanca, rumah susun Penjaringan, dan Terminal Pulo Gebang.

Proyek tersebut dipilih karena berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, proyek tersebut tidak memerlukan pembebasan lahan ataupun relokasi, sudah melalui studi kelayakan, dan penyelenggaraannya dalam lingkup kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Dari dana penjualan obiligasi tersebut, pembangunan RSUD Pasar Rebo mendapat alokasi Rp 185 miliar, pengelolaan air limbah di Casablanca sebesar Rp 253 miliar. Adapun obligasi untuk rumah susun di Penjaringan diterbitkan sebesar Rp 500 miliar dan Terminal Pulo Gebang sebesar Rp 757 miliar. **cahyo

Related posts