Industri Galangan Kapal Nasional Sumringah - Bebas Bea Masuk dan PPn

NERACA

Jakarta - Industri galangan kapal nasional seperti mendapatkan angin segar. Pasalnya, proses pembebasan bea masuk serta pajak pertambahan nilai (PPn) mendekati ketuk palu. Hal ini karena Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sudah memberikan lampu hijau yang mana pemberlakuan kebijakan tersebut bisa diterapkan awal 2015 mendatang.

"Selama ini kami merasakan sebagai industri yang kurang diperhatikan. Dengan adanya ini (pembebasan bea masuk dan PPn) mungkin sentimen investor yang ingin menambah investasi juga semakin baik," ujar Ketua Indonesia Ship Building and Offshore Association, Eddy Kurniawan Logam, di Jakarta, pekan lalu.

Meski demikian, Eddy menilai dengan adanya insentif pembebasan bea masuk tidak serta merta menekan ongkos pembuatan kapal lantaran belum didukung oleh kebijakan lainnya seperti perbankan. "Dengan dibebaskannya PPn dan bea masuk paling tidak membuat kapal Indonesia lebih kompetitif. Walaupun belum bisa dikatakan lebih murah dengan negara lain seperti China," papar Direktur Utama PT Logindo Samudramakmur Tbk, ini.

China, kata Eddy, sidah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya PPn dan bea masuk yang kemudian didukung pemberian suku bunga yang kompetitif. Lalu, dia membandingkan industri galangan kapal nasional yang diberikan bunga sebesar 12%. Sementara di Malaysia dan China masing-masing hanya berkisar 6%-8%.

"Sekarang yang kita bilang kebijakan fiskal hanya langkah awal kebijakan kapal. Langkah selanjutnya kita juga harus minta perbankan mulai mengucurkan dananya atau mungkin memberikan suku bunga yang kompetitif," tegasnya.

Eddy mengakui, insentif suku bunga sangat berpengaruh dalam merangsang industri kapal. Hal ini terbukti dari negara tetangga yang mampu menaikkan daya saingnya. Tahun lalu, China mengirim kapal sebanyak 45 juta dead weight ton (Dwt), dilanjut dengan Filipina yang mengirim kapal 4,6 juta Dwt. Sementara Vietnam juga sudah mampu mengirimkan kapal 1,6 juta Dwt.

Fakta tersebut sangat berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan industri galangan kapal nasional yang hanya mampu memproduksi kapal sekitar 200-300 Dwt. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan mendesak industri perbankan agar penyaluran kredit di sektor kemaritiman ke dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015.

Tujuannya agar strategi restorasi ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat berjalan. “Saya akan cek dan menagih RBB tahun depan. Dimasukkan apa tidak rencana untuk memberikan kredit di bidang kemaritiman,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, belum lama ini.

Lebih jauh dirinya menuturkan, dari data laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman masih rendah, yakni sebesar Rp67,33 triliun. Angka ini sama dengan 1,85% dari seluruh total kredit yang dikucurkan perbankan sebesar Rp3561 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Penggunaan Teknologi di Era Industri 4.0 Dongkrak Produktivitas IKM

NERACA Bogor - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan penggunaan teknologi era revolusi industri 4.0 akan mampu mendongkrak produktivitas industri manufaktur…

Pacu Pertumbuhan Investor di Sumbar - BEI dan OJK Edukasi Pasar Modal Ke Media

NERACA Padang - Dalam rangka sosialisasi dan edukasi pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) perwakilan Padang bekerja sama dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…