NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana segera memangkas rasio anggaran belanja pegawai serta belanja barang. Selama ini, anggaran belanja pegawai seperti untuk gaji PNS serta belanja modal cukup besar mencapai 80 persen dari APBN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, target pemerintah, rasio anggaran belanja terkait pegawai bisa ditekan menjadi 60 persen dari APBN.

"Sehingga uang negara yang tersedia dari APBN untuk program-program pembangunan kurang dari 20 persen. Ini postur APBN yang kurang sehat. Belanja modal, belanja pegawai jangan lebih dari 60 persen," tutur Yuddy, di Jakarta, Senin (22/12).

Salah satu strategi pemerintah adalah melalui moratorium CPNS selama 5 tahun mendatang. Belanja barang dan belanja pegawai saja, lanjut Yuddy saat ini rasionya sudah mencapai lebih dari 41 persen. Angka ini akan ditekan hingga 30 persen.

"Setiap pengadaan satu orang pegawai, itu akan diikuti oleh peningkatan biaya barang dan modal. Saya merekrut pegawai, apa saya cuma bayar gaji? Kan tidak. Tapi kan dikasih baju Korpri, belanja barang, berapa juta orang dikasih. Beli komputer. Menurut pandangan saya, simulasi sederhana, yang sehat itu di bawah 30 persen," tuturnya.

Dengan demikian, diharapkan dana hasil penghematan belanja pegawai bisa dialokasikan untuk pembangunan. "Kalau sudah 60:40 kita punya uang yang banyak buat kesehatan, pendidikan, program-program sosial, bendungan, jalan, jembatan, banjir di Bojonegoro, Gresik, longsor Banjarnegara. Kita punya uang yang cukup," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Maruarar Sirai mengatakan bahwa pemerintah baru pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan mengedepankan efisiensi anggaran sehingga defisit tidak membengkak. Efisiensi itu diupayakan tidak mengganggu target pertumbuhan dan upaya meningkatkan program kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, hal yang akan dilakukan pemerintah baru ke depan, yakni melanjutkan yang sudah digagas pemerintahan Presiden SBY, seperti meningkatkan efisiensi dengan memangkas biaya birokrasi.

“Biaya perjalanan dinas, baik di eksekutif maupun legislatif, itu bisa ditekan. Kalau biaya itu dipangkas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan karena sifatnya konsumtif, bahkan bisa dialihkan ke belanja modal yang mendorong pertumbuhan,” kata Maruarar.

Selain itu, pemerintah tetap membelakukan sistem punish and rewards, dengan memberi penghargaan kepada daerah yang membelanjakan anggarannya dengan benar untuk kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, jelas Maruarar, menjatuhkan sanksi dengan pengurangan anggaran bagi daerah yang tidak membelanjakan dananya sesuai dengan peruntukan.

“Jadi efisiensi tidak akan menghambat target pertumbuhan dan program kesejahteraan masyrakat,” kata Maruarar.

Sedangkan menurut direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan idealnya, APBN 2015 yang sudah disampaikan pemerintah ke DPR harus mengoptimalkan peran kebijakan fiskal agar benar-benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memantapkan pemerataan.

Sayangnya, kalau melihat dalam enam tahun terakhir, volume APBN terus meningkat namun belum efektif menyejahterakan rakyat. Pasalnya, fungsi alokasi, distribusi, serta stabilisasi yang menjadi patokan utama pemerintah dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum berfungsi optimal karena hanya berpihak pada masyarakat yang mampu saja.

“Belanja terus meningkat, namun habis untuk belanja pegawai, pembayaran utang, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM), sedangkan porsi belanja modal seperti pembangunan dan infrastruktur masih terlalu kecil,” kata Enny.

APBN, tambah Enny, seharusnya berorientasi pada sektor yang berdampak langsung pada rakyat banyak dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jangan sebaliknya, sebagian besar belanja negara habis untuk hal-hal yang tidak produktif. [agus]