NERACA

Jakarta - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaiakan harga bahan bakar minyak bersubsidi diklaim  semakin mensengsarakan masyarakat.

"Masyarakat semakin kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil survei tentang approval rating terhadap pemerintahan Jokowi-JK kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/12).

Hasan mengatakan elektabilitas Jokowi-JK menurun pascakenaikan harga BBM. Menurutnya ada 54 responden yang mengaku memilih Jokowi-JK saat pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Sebanyak dua persen dari mereka mengatakan tidak ingin mendukung Jokowi-JK jika Pilpres dilakukan hari ini. Meski penurunan dukungan kepada Jokowi-JK tidak signifikan, namun pemerintah patut berhati-hati.

Sebab persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK saat Pilpres cukup besar. Mereka cenderung bersikap lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Pemerintah perlu bersikap berhati-hati," ujarnya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen.

Sebelumnya, Ketua Kongres ASBI, Nining Elitos menilai, kebijakan pemerintah  menaikan harga BBM subsidi hanya akan mengurangi daya beli kaum masyarakat,  lantaran tidak dibarengi perbaikan taraf kesejahteraan para masyarakat. "Semakin mengurangi daya beli karena, kenaikan BBM semakin memiskinkan rakyat," katanya.

Nining mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM ini merupakan kesalahan tata kelola migas nasional. "Ada problem tata kelola migas dan minyak kita, terlebih kita selalu ekspor minyak mentah terus kita beli minyak jadi, tentu saja mahal," katanya.

Dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah dinilai tidak prorakyat. "Pemerintah itu hadir bukan sebagai netralitas saja, tetapi pemerintah hadir untuk melahirkan kebijakan yang prorakyat dan melindungi rakyat," tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah segera membuat Undang-Undang Pengupahan untuk pekerja swasta. "Kita harus mendorong Undang-Undang Pengupahan, agar jelas kriteria upah layak pekerja nasional," tuturnya.

Sama halnya dengan Nining,  Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan kenaikan harga BBM ini secara otomatis akan melemahkan daya beli buruh.

"Secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," tegasnya.

Dede menilai pemerintahan Jokowi tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal. Mestinya, tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan trobosan pendapatan negara dari sektor lainnya.

"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalau pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," tukasnya. [agus]