Kenaikan BBM Subsidi Perparah Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Aliansi Serikat Buruh Indonesia (ASBI) menilai kebijakan ini hanya akan semakin menambah kemiskinkan

.

Ketua Kongres ASBI, Nining Elitos mengatakan, kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM subsidi hanya akan mengurangi daya beli kaum masyarakat, lantaran tidak dibarengi perbaikan taraf kesejahteraan para masyarakat. "Semakin mengurangi daya beli karena, kenaikan BBM semakin memiskinkan rakyat," katanya di Jakarta, Kamis (18/12).

Nining mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM ini merupakan kesalahan tata kelola migas nasional. "Ada problem tata kelola migas dan minyak kita, terlebih kita selalu ekspor minyak mentah terus kita beli minyak jadi, tentu saja mahal," katanya.

Dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah dinilai tidak prorakyat. "Pemerintah itu hadir bukan sebagai netralitas saja, tetapi pemerintah hadir untuk melahirkan kebijakan yang prorakyat dan melindungi rakyat," tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah segera membuat Undang-Undang Pengupahan untuk pekerja swasta. "Kita harus mendorong Undang-Undang Pengupahan, agar jelas kriteria upah layak pekerja nasional," tandasnya.

Ungakapan senada juga pernah dilontarkan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan kenaikan harga BBM ini secara otomatis akan melemahkan daya beli masyarakat, imbasnya kemiskinan akan bertambah.

"Kenaikan BBM subsidi secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," katanya.

Dede menilai pemerintahan Jokowi tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal. Mestinya, tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan trobosan pendapatan negara dari sektor lainnya.

"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalau pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi politik Ichsanudding Noorsy mengatakan, pemerintah hanya akan menambahkan angka kemiskinan di Indonesia akibat dampak kenaikan BBM subsidi.

"Dengan kenaikan Rp 2000, maka kenaikan tingkat kemiskinan sbesar 2 persen," kata Ichsanuddin.

Sebenarnya, menurut Ichsanuddin, ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran tanpa menaikan harga BBM subsidi. Yaitu yang pertama dengan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak. Di mana, pemerintah harus mampu membenahi manipulasi restitusi pajak.

Lalu, lanjutnya, cara yang lain yaitu dengan optimalisasi belanja negara. Sebab, banyak belanja negara yang berujung dengan sia-sia, lantaran penyerapan anggaran hanya menumpuk di akhir tahun.

Selain itu, pemerintah harus menaikkan lifting minyak serta menekan industri otomotif. Adapun, industri otomotif harus digeser keluar Jawa. "Berhenti orientasi ke pasar domestik, anda mesti di luar. Kan bisa katakan seperti itu. Kurangi untuk produksi otomotif untuk pakai dalam negeri," tambahnya.

Yang keempat, lanjut Ichsanuddin adalah dengan memaksimalkan konversi BBM ke BBG. Dan yang kelima, menggantikan seluruh pembangkit listrik bertenaga BBM dengan gas. [agus]

BERITA TERKAIT

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

KABUPATEN SUKABUMI - Rupiah Melemah, Picu Kenaikan Harga Telur

KABUPATEN SUKABUMI Rupiah Melemah, Picu Kenaikan Harga Telur NERACA Sukabumi – Kenaikan harga telur bukan ras (Buras) di sejumlah pasar…

Polemik Kenaikan BBM Non-Subsidi

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Keputusan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi menuai polemik. Polemik tersebut terlebih muncul…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…