NERACA

Jakarta - Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,  Aliansi Serikat Buruh Indonesia (ASBI) menilai kebijakan ini hanya akan semakin menambah kemiskinkan
.
Ketua Kongres ASBI, Nining Elitos mengatakan, kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM subsidi hanya akan mengurangi daya beli kaum masyarakat,  lantaran tidak dibarengi perbaikan taraf kesejahteraan para masyarakat. "Semakin mengurangi daya beli karena, kenaikan BBM semakin memiskinkan rakyat," katanya di Jakarta, Kamis (18/12).

Nining mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM ini merupakan kesalahan tata kelola migas nasional. "Ada problem tata kelola migas dan minyak kita, terlebih kita selalu ekspor minyak mentah terus kita beli minyak jadi, tentu saja mahal," katanya.

Dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah dinilai tidak prorakyat. "Pemerintah itu hadir bukan sebagai netralitas saja, tetapi pemerintah hadir untuk melahirkan kebijakan yang prorakyat dan melindungi rakyat," tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah segera membuat Undang-Undang Pengupahan untuk pekerja swasta. "Kita harus mendorong Undang-Undang Pengupahan, agar jelas kriteria upah layak pekerja nasional," tandasnya.

Ungakapan senada juga pernah dilontarkan oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan kenaikan harga BBM ini secara otomatis akan melemahkan daya beli masyarakat, imbasnya kemiskinan akan bertambah.

"Kenaikan BBM subsidi secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," katanya.

Dede menilai pemerintahan Jokowi tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal. Mestinya, tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan trobosan pendapatan negara dari sektor lainnya.

"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalau pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi politik Ichsanudding Noorsy mengatakan, pemerintah hanya akan menambahkan angka kemiskinan di Indonesia akibat dampak kenaikan BBM subsidi.

"Dengan kenaikan Rp 2000, maka kenaikan tingkat kemiskinan sbesar 2 persen," kata Ichsanuddin.

Sebenarnya, menurut Ichsanuddin, ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran tanpa menaikan  harga BBM subsidi. Yaitu yang pertama dengan memperbaiki tingkat kepatuhan pajak. Di mana, pemerintah harus mampu membenahi manipulasi restitusi pajak.

Lalu, lanjutnya, cara yang lain  yaitu dengan optimalisasi belanja negara. Sebab, banyak belanja negara yang berujung dengan sia-sia, lantaran penyerapan anggaran hanya menumpuk di akhir tahun.

Selain itu, pemerintah harus menaikkan lifting minyak serta menekan industri otomotif. Adapun, industri otomotif harus digeser keluar Jawa. "Berhenti orientasi ke pasar domestik, anda mesti di luar. Kan bisa katakan seperti itu. Kurangi untuk produksi otomotif untuk pakai dalam negeri," tambahnya.

Yang keempat, lanjut Ichsanuddin adalah dengan memaksimalkan konversi BBM ke BBG. Dan yang kelima, menggantikan seluruh pembangkit listrik bertenaga BBM dengan gas. [agus]