Pemerintah Anggarkan Rp400 Triliun

Bangun Infrastruktur

Kamis, 11/12/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tengah gencar melakukan pembangunaninfrastruktur. Karena itu, anggaran infrastruktur pada tahun depan akan naik dua kali lipat, yang sebelumnya sekira Rp150 triliun–Rp200 triliun menjadi Rp300 triliun–Rp400 triliun. "Kita konsesn untuk pembangunan infrastruktur, makanya anggaran konstruksi lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya bisa dua kali lipat" kata Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin.

JK mengakui hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya anggaran infrastruktur selalu kecil dibanding anggaran subsidi BBM. Tercatat anggaran infrastruktur pada tahun lalu hanya 10 persen dari total APBN. "Kita mau capai anggaran infrastruktur 20–25 persen dari APBN. Itu yang mau capai agar ada kontribusi bagi bangsa ini," ungkapnya.

Menurut JK, peningkatan anggaran infrastruktur ini dikarenakan pemerintah telah mengambil keputusan mengurangi subsidi BBM yang demikian besar. Subsidi tersebut pada akhirnya dialihkan dari sektor konsumtif menjadi sektor produktif. "Dan, saat yang sama harga BBM penurunan, jadi ada dana untuk pembangunan dan 60–70 persen itu konstruktif," jelasnya.

Tidak hanya itu, JK pun mengharapkan penerimaan pajak membaik. Hal ini dikarenakan turunnya anggaran infrastruktur tersebut juga dikarenakan penerimaan negara yang turun.

"Walaupun kita juga ada akibat lain, penerimaan negara turun sehingga enggak semua terserap ke pembangunan. Diharapkan pajak naik, penghematan, ekonomi naik, dan ada pajak yang lebih tinggi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara Andrinof Chaniago mengatakan,pemerintah telah menyiapkan dana belanja untuk pembangunan infrastruktur sebesar 41 persen. Sisanya dibantu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 11 persen dan pemerintah daerah 10 persen.

“Porsi kebutuhan dana swasta untuk pengadaan infrastruktur termasuk prasarana adalah 40 persen dari total kebutuhan,” katanya.

Infrastruktur yang dmaksud adalah memperbaiki irigasi yang rusak, membangun irigasi baru, membangun bendungan, memperbaiki bendungan yang lama, memperbaiki jalan, pelabuhan, bandara, dermaga dan bandara, termasuk memperbaiki sistem transportasi.

Prioritas dari Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan produktivitas pangan, ketahanan di sektor energi karena selama ini defisit listrik sehingga harus dibangun pembangkit, persoalan kemaritiman, defisit neraca.

Andrinof Chaniago juga meminta agar masyarakat bekerja secara produktif. Disektor pertanian, pemerintah akan menyediakan pupuk dan bibit dengan tepat waktu, memperbaiki dan membangun irigasi sehingga dapat mengairi sawah-sawah, sehingga swasembada pangan tercapai.

“Masyarakat harus mempersiapkan diri bekerja produktif. Kemariminan kita membuat program peningkatan produktivitas tangkap dan budidaya nelayan,” jelasnya

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan untuk dapat menggenjot pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan., maka dibutuhkan Rp 5.500 triliun untuk membangun infrastruktur selama periode 2015-2019.

‎Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah setidaknya butuh anggaran sekitar Rp 5.519 triliun‎. Namun tidak semua dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Perlu dukungan pembiayaan dari swasta, termasuk dari luar negeri. Tentunya juga melalui BUMN," ungkapnya.

Rencana pembangunan infrastruktur ini, menurut Dedy, seiring dengan arah pembangunan Jokowi yang punya 9 program prioritas atau Nawacita. Termasuk pembangunan tol laut yang menjadi salah satu prioritas RPJMN 2015-2019. "Pembangunan tol laut dan infrastruktur kemaritiman. Perhubungan laut membutuhkan dana Rp 900 triliun," kata Dedy.

Dana lebih dari Rp5.500 triliun tersebut, lanjut Dedi, ‎bakal bersumber tak hanya dari APBN. Dia merinci, perkiraan sumber pendanaan bakal berasal APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%). "Ada untuk jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat, transportasi perkotaan dan lain-lain," katanya. [agus]