Ketimpangan vs Bonus Demografi

Bonus demografi yang disebut-sebut akan dinikmati Indonesia pada 2020-2030, di mana pada kurun waktu tersebut jumlah penduduk usia produktif yaitu di atas 15 tahun dan di bawah 65 tahun sangat besar. Sementara penduduk berusia tanggung, yaitu penduduk berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun sangat sedikit. Jumlah ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, karena mesin produksi ekonomi akan bekerja lebih optimal sementara mesin konsumsi melambat.

Lantas benarkah bonus demografi ini secara otomatis akan menguntungkan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat? Tentu jawabannya belum tentu. Karena kondisi perekonomian nasional kini dihadapkan pada dualisme ekonomi, dimana terdapat ketimpangan yang lebar antar sektor terutama sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya. Jumlah tenaga kerja yang banyak terserap di sektor pertanian yang berjumlah besar belum mampu sejahtera. Sementara tenaga kerja di jasa manufaktur dan pertambangan berpenghasilan tinggi.

Tak hanya itu. Indikator lainnya yang menggambarkan ketimpangan yaitu gini rasio Indonesia yang sekarang berada di level 0,42. Angka ini menggambarkan bahwa distribusi kesejahteraan Indonesia mengalami ketimpangan. Pada tahun 1999 indeks rasio itu baru mencapai 0,30 angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di negeri ini sangat rendah. Namun sejak 2010trendkesenjangan pendapatan semakin melebar. Bahkan pada tahun 2011-2013 gini rasio naik menjadi 0,42. Ketimpangan yang semakin melebar dalam 10 tahun terakhir tidak dapat diabaikan, karena secara agregat justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia pada 2020-2030.

Kondisi seperti ini juga terjadi di New York yang saat ini dipimpin oleh Walikota baru, Bill de Blassio, dari Demokrat. Bill de Blasio, 52, menjadi walikota yang ke 109. Salah satu rencana utama adalah mengatasi ketimpangan di kota NewYork. Dia akan bekerja selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

Mengapaketimpangan bisa terjadi ? Bukankah ASmerupakan negaraadidaya, kaya,makmur danmaju? Perlu diketahui, diNewYorkadalah tempat berkumpulmiliarder dansuperkayadunia, namun seperempatpenduduk, kelompokpendapatan terendah yang tidakmengalami peningkatanpendapatansejak 25tahunterakhir.Sebaliknyakalangan1%terkaya justrumeningkat tigakali, danmeraup20%kekayaan nasional. Ternyata, kemajuan teknologi dan globalisasi (relokasi industri untuk mencari biaya tenaga murah dan lokasi industri yang murah) di New York, turut menyumbang ketimpangan di negara adidaya itu.

WalikotabaruBilldeBlasiotelahberjanjiakanmengatasikisah“DickensianDuaKota” (Kaya‐Miskin) yang menjadicirikotaNewYorkselamaini.Perubahanakandilakukan sehingga“WargaNewYork akanmerasabahwakotaNewYorkbukanlahhanyamenjadi milik1%warga, tetapi kotasemuawarga untukbekerja,hidupdanmembinakeluarga”.

Perubahan itu antara lain adalah rencana menaikkan pajak untuk dialokasikan kepada perbaikankualitaskehidupangolongantidakmampu.Kenaikanpajakakandilakukankepadawarga kaya,merekayangberpendapatanUS$500ribuhinggaUS$1jutapertahun. Perolehandanaakandigunakan untukantara lain memajukanpendidikananakusiadini, dan pengentasan kemiskinan warga di negara Paman Sam itu.

Contoh perumusan solusi konkret pada perbaikan kesenjangan seperti di New York patut menjadi contoh bagi Indonesia. Pokok masalah ketimpangan adalah disalokasi sumberdaya finansial, tenaga kerja dan teknologi. Distorsi ini muncul karena etika ekonomi semakin pudar. Tidak sepenuhnya, perekonomian bergerak atas hukum mekanisme fair, namun banyak dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan kekuasaan yang menjadi back-up.

Walhasil, ekonomi mikro banyak mengandung kerugian bobot mati dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Karena itu, peran strategis pemerintahan Jokowi-JK untuk kembali meluruskan kembali proses ekonomi sadar bekerja secara fairness, sangat penting sekali dinantikan. Bagaimanapun juga, kekuasaan diskresi berada di tangan pemerintah.

BERITA TERKAIT

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…

Ekonomi Pancasila Kemana?

Masyarakat Indonesia setidaknya wajib paham dan mengerti makna Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Sejatinya akan terasa nyata di rakyat jika…

Hat-hati Berita Medsos

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini merasa resah atas ancaman hukuman UU ITE yang sejauh ini telah menjerat ratusan orang yang…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

MK Jalan Terbaik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut proses permohonan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terbaik untuk perdebatan mengenai Undang-undang…

Tanah Hambat Investasi

Akhirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui, bahwa persoalan tanah menjadi salah satu…

Aneh, Sanksi BPJS Kesehatan

Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan aturan guna menjalankan sanksi pencabutan layanan publik bagi peserta BPJS kesehatan yang menunggak pembayaran iuran. Layanan…