Harga BBM Bakal Direvisi

Rabu, 03/12/2014

NERACA

Jakarta - Harga minyak dunia saat ini terus turun dan bahkan menyentuh titik terendah dalam beberapa tahun belakang. Turunnya harga minyak dunia membuat pemerintah akan mengkaji ulang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sudah koordinasi dengan Menkeu kita akan dukung untuk menghitung kembali, kemudian mengusulkan akan merumuskan mekanisme subsidi yang lebih efektif seperti apa," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Gedung BI, Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut dia, secara prinsip pengkajian tersebut dengan catatan harga BBM subsidi tidak boleh melampaui harga BBM keekonomian. Untuk itu pihaknya dalam beberapa waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait hal tersebut.

"Besok kami rapat di Kemenkeu. Makanya akan ada peninjauan mengenai mekanisme subsidi. Jadi sudah pasti kalau kecenderungan turun terus akan ada peninjauan secara keseluruhan kebijakan subsidi," jelas dia.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Muslimin Anwar Terkait penurunan, kata Muslimin, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah

Pertama, Pemerintah harus menghitung kembali secara baik harga keekonomisan dan juga harga impor BBM bersubsidi yang wajar untuk tahun 2015. Sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar lagi bagi Pemerintah pasca dinaikkannya harga BBM bersubsidi bulan ini.

Kedua, Pemerintah perlu mengumumkan kepada publik harga impor minyak BBM bersubsidi sesuai perhitungan tersebut. Kemudian mencari negara produsen minyak yang mampu memberikan harga tersebut bahkan lebih rendah lagi. Publik harus dilibatkan dan didengar agar Pemerintah memiliki perbandingan dalam penghitungan harga minyak, jumlah kebutuhan minyak dan negara produsen mana yang akan paling banyak memberikan diskon dan kemudahan.

Dengan proses transparansi semacam itulah maka jalur mafia migas dapat ditebas dan menguntungkan rakyat banyak sebagai konsumen karena akan mendapatkan harga yang paling efisien. Selain itu, ruang fiskal Pemerintah akan semakin lebar dikarenakan beban subsidi akan semakin berkurang karena harga BBM bersubsidi akan semakin mendekati nilai keekonomisannya.

Ketiga, Pemerintah yang berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih besar tersebut harus mengumumkan ke publik berapa anggaran yang akan dialihkan untuk kompensasi bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur sosial maupun dalam meningkatkan infrastruktur fisik seperti untuk berbagai proyek terkait infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, techno and science park. Hanya dengan begitu masyarakat akan terus meningkat kepercayaannya terhadap Pemerintahan Jokowi dan JK.

Sementara itu, menurut Pengamat Ekonomi Aviliani menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan keputusan yang baik. Oleh karena itu dia mengatakan, Presiden tidak perlu mundur lagi dengan menurunkan harga BBM yang sudah ditentukan saat ini.

"Iya (tidak perlu menurunkan harga BBM lagi), karena walaupun harga minyak dunia turun sifatnya sementara, jadi lebih baik arahkan untuk pengalihan. Apalagi karena subsidi impor BBM membuat neraca perdagangan defisit," ujar.

Lebih lanjut menurut dia, Presiden tidak perlu khawatir dengan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Pasalnya, apabila kebijakannya tegas dan diikuti dengan pengalihan dana ke arah produktif, maka masyarakat pasti akan mendukung.

Sementara itu terkait kenaikan Rp 2.000, Aviliani menilai bahwa kenaikan itu pasti akan menghemat anggaran besar. Hal itu didasari dari harga minyak dunia yang terus melorot dalam beberapa bulan terakhir.

Seperti diketahui, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) mengalami penurunan sejak Agustus 2012. Saat ini WTI di New York Mercantile Exchange untuk pengiriman Januari turun 40 sen menjadi USD 68,60 per barel. [agus]