Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi incaran dan sasaran gerakan politik yang mengatasnamakan Islam, termasuk kelompok ISIS. kompleksitas radikalisme di Indonesia yang tidak mudah diselesaikan karena akan selalu dikaitkan dengan pergolakan dunia lain terutama Timur Tengah, sehingga pilihan untuk penguatan basis kebangsaan dan ke Indonesian dengan memberikan pemahaman dan penguatan nasionalisme merupakan solusi jangka panjang yang harus ditempuh oleh pemerintah, disamping solusi jangka pendek yaitu dari sisi penegakan hukum dan ketegasan sikap dari keamanan yang berwenang.

Keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) sangat mengkhawatirkan di kalangan dunia internasional, karena dianggap mengganggu perdamaian dunia, oleh karena itu gerakan anti ISIS banyak bermunculan di berbagai negara, tidak ketinggalan di Indonesia, gerakan penolakan ISIS pun marak bermunculan di berbagai kegiatan sebagai upaya menangkal penyebaran faham tersebut, baik di kalangan ormas mapun perguruan tinggi.


Belakangan ini telah di hebohkan adanya ISIS yang berusaha mencari dukungan dan pengaruh di Indonesia. Namun, secara tegas pemerintah RI dan Badan Nasional Penanggulangan Tindakan Terorisme (BNPT) menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Kebhinekaan yang menanungi NKRI, karena apa yang dilakukan ISIS masuk dalam kategori tindakan terorisme karena dilakukan dengan cara kekerasan dan menebar teror. Seperti penyeru jihad ala ISIS di Indonesia tersebut adalah kelompok teroris Santoso asal Poso yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Ormas Islam, tokoh politisi, Intelektual dan masyarakat menolak terhadap eksitensi ISIS di Indonesia. Berbagai pernyataan menolak ISIS di Indonesia pun bermunculan, tetapi apakah cukup dengan memberikan statement?

Upaya Penangkalan 

Menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana upaya nyata untuk menangkal gerakan radikal seperti ISIS itu dirumuskan secara komperhensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat. Karena selama ini, pelibatan seluruh elemen masyarakat selama ini belum pernah dilakukan, justru dalam membasmi dan menangkal gerakan radikal terkesan berjalan sendiri- sendiri. Pemerintah perlu duduk bareng merumuskan hal tersebut, setidaknya dengan melibatkan masyarakat dan tokoh akan ditemukan untuk membentengi masyarakat terutama anak-anak agar tidak terpengaruh visi kelompok ISIS. Tanpa hal tersebut akan sulit menemukan upaya yang konperhensif dalam menangkal radikalisme. Pencegahan paham radikalisme dan menangkal bahaya ideologi ISIS tersebut hendaknya tidak diberikan kepada para elit semata. Tetapi bagaimana lapisan bawah juga harus gencar dilakukan, sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, paham radikal yang menjadi kekhawatiran pemerintah bisa ditangkal. Kalau pun ada yang mencoba menyusupkan paham-paham tersebut, tentu akan ditolak karena sudah adanya pemahaman masyarakat.


Pentingnya pendidikan Islam bagi para calon guru agama Islam, karena pendidikan Islam yang berada di punggung guru bagai pedang bermata dua, di satu sisi bisa menangkal radikalisme, di sisi yang lain justru bisa melahirkan radikalisme agama. Jangan sampai pendidikan agama yang salah bisa menjadikan seseorang menjadi radikal. Karena masih banyak sekolah, siswa bukannya diperkenalkan dengan ajaran yang penuh cinta, namun justru dikenalkan dengan ajaran yang keras, agresor, dan pembalas dendam. Di sinilah peran guru sebagai pendidik menduduki posisi kunci. Karena di tangan merekalah, anak didik bisa dibentuk cara pandang pada agama dengan kacamata cinta. Sementara itu, untuk mencegah lahirnya radikalisme, perlunya merombak total cara pandang terhadap agama Islam serta mengkritisi kurikulum pendidikan agama yang menurutnya lebih berorientasi pada hukum (nomos oriented religion) yang kaku dan eksklusif, bukannya pada cinta (eros oriented religion) yang moderat dan inklusif. Padahal Islam adalah ajaran yang sangat berorientasi pada ajaran cinta (eros). Pelajaran agama dan Pancasila harus dilakukan secara berkesinambungan dalam kurikulum pendidik. Hal tersebut perlu dilakukan agar revolusi dan mental terintegrasi agar tidak salah paham dalam praktiknya.

Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah harus melakukan radikalisasi Pancasila dan revolusi mental untuk menangkis masuk dan berkembangnya radikalisme di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan ISIS, yang belakangan diketahui terindikasi dengan jaringan terorisme. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila di era sekarang hanya sebatas hafalan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, implementasi tidak sampai tujuan, harus melakukan radikalisasi Pancasila dan revolusi mental untuk menangkis radikalisme. Akibat nilai-nilai Pancasila yang tidak membumi, gerakan radikalisme juga subur seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran menjadi pintu masuk gerakan ISIS ke Indonesia. Karena saat ini, ada indikasi aktivis ISIS juga terkait dengan jaringan terorisme di Indonesia. Kalau sampai paham ISIS dan terorisme saling berkaitan, maka ibarat api dan bensin, akan menyebar ke mana-mana. Tidak hanya itu, gerakan ISIS juga berniat meruntuhkan NKRI. Untuk itulah, dibutuhkan peran Pancasila dan revolusi mental, tokoh agama, guru/pendidik, elit politik, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus sepakat jika pemberitaan dan informasi anti-ISIS harus terus digelorakan untuk mematahkan upaya ISIS mengajak pemuda Indonesia menjadi bagian darinya. Semoga cara tersebut dinilai efektif untuk menutup celah-celah masuknya radikalisme yaitu dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dan menjawab problematika sosial. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila akan sangat efektif dalam menangkis gerakan ISIS dan nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan ke kurikulum sekolah. Semoga cara-cara tersebut akan efektif sebagai metode jangka panjang untuk menangkal radikalisme. Sementara untuk jangka pendek, dapat menggunakan pendekatan hukum.***