NERACA

Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani berjanji akan segera memangkas proses perizinan investasi. "Saya bilang ini tugas jangka pendek dari Presiden untuk membenahi perizinan. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing industri nasional," katanya di Jakarta, Jumat (28/11), pekan lalu.

Selain itu, dia juga dirinya juga menargetkan menggenjot penetrasi investor dalam negeri. Mengingat potensi investor lokal belum tergali maksimal. Menurut Franky, selama masa kepemimpinannya dirinya juga akan royal memberikan insentif pada dunia usaha. Dia menyadari insentif diperlukan untuk mencapai target pembangunan pemerintah.

Sejumlah sektor diprediksi menjadi prioritas pemberian insentif antara lain energi, pertanian, maritim, dan industri manufaktur. Pemerintah juga akan memberikan insentif pada industri berorientasi ekspor serta penghasil bahan baku dan barang modal.

"Kalau kita bisa dua yang terakhir ini, tentu kita bisa menghemat devisa, tetapi dari sisi lain meningkatkan devisa melalui ekspor," tuturnya.

Ungkapan senada juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah berencana mempermudah pengurusan izin bisnis satu pintu untuk meningkatkan investasi terutama sekror usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Usaha kecil cukup dengan satu izin, dari camat atau lurah," katanya.

Ia mengatakan pihaknya berencana memberikan pengurusan izin bisnis satu pintu atau one stop service itu secara menyeluruh baik izin bisnis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Pengurusan izin bisnis itu dilakukan untuk memberikan potensi dinamis bangsa dalam menciptakan lapangan kerja sendiri dengan mengembangkan usaha mandiri.

Sedangkan menurut Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Zulverdy, mengatakan bahwa pihaknya (BI) bersedia membantu dalam hal investasi, dimana peran  BI disini sebagai sisi yang menjembatani mengenai investasi dan turut mendiskusikan langkah yang akan diambil.

"Kita tidak menangani perizinan investasi. Kita cuma menjembatani sisi yang ada, kemudian mendiskusikan langkah, dan juga menangkap berbagai informasi melalui website yang kami kembangkan," paparnya

Dia menjelaskan, akan mengembangkan website yang akan menjadi sarana bagi investor yang ingin berinvestasi di Jawa Barat. "Nah bagi mereka yang punya peluang usaha, mereka bisa menawarkannya kepada investor. Itu kegunaannya," kata dia.

Sementara itu, Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi mengatakan perbaikan kebijakan izin bisnis akan mendorong investasi. "Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Gundy.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar global saat ini, katanya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk membawa perubahan ekonomi menjadi kuat secara finansial, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. 

Bagi kami yang penting adalah melihat implementasi kebijakan pemerintah secara bertahap namun konsisten. Ia mengatakan pemerintah perlu memperbaiki kebijakan struktural perekonomian untuk mendorong perekonomian stabil beberapa tahun ke depan.

"Momentum emas bagi Indonesia adalah dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ini karena ini merupakan saat yang tepat untuk reformasi kebijakan struktural ekonomi yang dapat membawa perubahan positif secara jangka panjang," ungkapnya.

Kemudian, pengamat keuangan dan pendiri Independent Research and Advisory Indonesia Lin Che Wei mengatakan kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah eksekusi yang baik oleh pemerintah dan menggapai 'low-hanging fruits' untuk membangun momentum, misalnya dengan mengubah kebijakan untuk debottle-necking prosedur perizinan bisnis di Indonesia. [agus]