NERACA 

Jakarta - Pemerintah akan memaksimalkan dana penghematan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke pengembangan infrastruktur. Untuk itu, perlu dibuat peralihan alokasi dana dalam APBN-Perubahan.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sejauh ini pemerintah masih menyusun draf perubahan RUU APBN 2015,yang di dalamnya akan berisi klausul pengalihan dana penghematan subsidi BBM ke proyek infrastruktur.

"APBN-Perubahan masih disusun. Nanti persisnya, perkiraan saya (pengalihan dana subsidi BBM ke infrastruktur) akan menjadi mayoritas," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (21/11) pekan lalu.

Namun, meski eksekutif sudah menyusun draf RAPBN-P 2015, menurutnya, Kementerian Keuangan belum akan memublikasikan nilai pengalihan dana subsidi ke infrastruktur tersebut.

"Jumlahnya, saya tidak mau kasih tahu sekarang. Tapi jumlah pengalihan dana itu akan lebih besar ke proyek infrastruktur," tandasnya. 

Lebih jauh Bambang  menjelaskan, jika ruang fiskal yang diperoleh dari kenaikan harga BBM subsidi diperkirakan mencapai kisaran Rp110 triliun hingga Rp140 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp16 triliun untuk melaukan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi sebagai upaya memperbaiki produksi sektor pertanian.

Presiden Joko Widodo tengah fokus untuk meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia dan ketahanan pangan nasional, untuk itu saluran irigasi menjadi fokus perhatian utama. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pemerintah banyak membangun saluran irigasi, namun tidak dipelihara sehingga sebanyak 40 persen saluran irigasi diantaranya dalam kondisi yang rusak.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada petani dengan menyediakan subsidi untuk pupuk dan benih sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas para petani. Nelayan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yaitu dengan menyediakan kapal-kapal penangkap ikan bagi para nelayan dan juga menyediakan cold storage.

Dari sektor energi, pemerintah akan meningkatkan penggunaan jaringan gas untuk sektor rumah tangga dan sarana transportasi. Sumber energi dari gas ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dan sektor transportasi, terutama angkutan umum agar tidak lagi hanya bergantung kepada minyak jenis premium dan solar. Tidak lupa pemerintah akan membangun pembangkit listrik seiring peningkatan konsumsi listrik dalam negeri sekaligus antisipasi terjadinya krisis listrik di Indonesia.

Sementara dari sisi kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana pengalihan subsidi tersebut untuk melakukan perbaikan infrastruktur rumah sakit, peningkatan insentif untuk dokter dan pembenahan kualitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dana penghematan tersebut juga dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pembangunan sektor kemaritiman, perumahan, perbaikan jalan, pembangunan jalan baru dan telekomunikasi. Tidak lupa alokasi dana tersebut juga akan digunakan untuk dana transfer ke daerah, yaitu terutama untuk peningkatan dana alokasi umum maupun dana desa yang alokasinya masih terbatas dan belum memadai sesuai UU Desa.

Sedangkan pada kesempatan sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, keputusan menaikan harga BBM merupakan pilihan yang sulit. Namun, pemerintah harus mengambilnya lantaran membutuhkan tambahan anggaran untuk pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Mudah-mudahan keputusan ini membuka jalan untuk hadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia secara luas," pungkasnya. [agus]