NERACA

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri meminta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menyiapkan skema tambahan manfaat kepada pekerja untuk menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. "Skema bantuan atau tambahan manfaat ini juga dibutuhkan untuk membantu pekerja yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata dia, usai pertemuan tertutup dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya di Jakarta, Rabu (19/11).

Hanif mengatakan, buruh atau pekerja memang terkena dampak dari kenaikan harga BBM yang dinaikkan pemerintah pada Selasa (18/11). Karena itu, Hanif berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu meringankan pekerja melalui program-program bantuan dan tambahan manfaat. "Kita terus berupaya melakukan terobosan- terobosan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk menekan biaya pengeluaran yang selama ini menjadi beban pekerja. Apabila biaya pengeluaran dapat ditekan kesejahteraannya para pekerja pasti meningkat," tuturnya.

Dia juga menambahkan, langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pengusaha yang juga terkena dampak kenaikan BBM. "Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja itu artinya kita juga membantu kalangan pengusaha. Begitu persoalan biaya pengeluaran pekerja bisa ditekan maka upah bisa lebih stabil dan itu bagian dari kontribusi kita juga pada dunia usaha," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Elvyn G Masassya menegaskan, pihaknya siap membantu pemerintah dengan menyiapkan skema tambahan manfaat bagi pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Elvyn, beban pengeluaran terbesar pekerja perumahan dan transportasi sehingga BPJS menyiapkan program terkait dua hal tersebut.

Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan membangun perumahan pekerja dalam bentuk rusunawa dan rusunami di berbagai daerah. "Saat ini sudah ada perumahan pekerja di Batam 1.000 unit dan Serang 1.000 unit. Yang sedang dibangun di Palembang 1.500 unit dan Karawang 750 unit. Kita utamakan pembangunan perumahan yang dekat kawasan industri," tukasnya. [ardi]