Indonesia-AS Bahas Kelonggaran Biaya Logistik

Investasi Sektor Manufaktur

Kamis, 20/11/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui MenteriKeuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake guna untuk membahas potensi industri manufaktur di berbagai daerah sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor investasi."Mereka (AS) menawarkan supaya kita mendorong investasi di infrastruktur. Itu artinya mendorong investor asing di manufaktur dan kuncinya tidak harus di Jakarta, tapi di berbagai daerah di seluruh Indonesia," kata Bambang di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut dia, untuk mewujudkan pertumbuhan industri manufaktur tersebut, pemerintah harus membangun dan membenahi sarana infrastruktur terlebih dahulu agar biaya logistik menjadi lebih murah serta tidak memberatkan para investor."Mereka (AS) meminta kita agar infrastruktur yang akan dbangun itu benar-benar bisa menurunkan biaya logistik. Jadi mereka (pengusaha asal AS) berani masuk (investasi) ke Indonesia asalkan biaya logistik menjadi kuncinya (murah)," tegasnya.

Namun begitu, Bambang tidak mengungkapkan berapa biaya logistik ideal yang diinginkan. Akan tetapi, kata dia, pembenahan dalam sektor logistik harus diupayakan agar pertumbuhan investasi dari industri manufaktur dapat memberikan kontribusi ke perekonomian nasional."Mereka tidak bilang (berapa biaya logistik ideal). Tapi seharusnya dipotong signifikan karena biaya logistik kita memang terlalu mahal," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, selain bertemu Duta Besar AS, Bambang Brodjonegoro sebelumnya telah menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, serta dijadwalkan untuk menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Inggris,Moazzam Malikdan Duta Besar Jepang untuk Indonesia,Yasuaki Tanizaki.

Sebagai informasi, sektor investasi menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menjaga angka pertumbuhan ekonomi pada 2015, di mana dalam APBN ditetapkan sebesar 5,8%. Presiden Joko Widodo bahkan telah menjanjikan kemudahan izin berusaha bagi para investor asing.Selain itu, pemerintah telah mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif untuk kegiatan produktif, sehingga memiliki ruang fiskal sebesar Rp110 triliun-140 triliun, yang antara lain akan dimanfaatkan untuk membangun sarana infrastruktur.

Salah satu proyek infrastruktur yang dijanjikan percepatan pembangunannya untuk menekan biaya logistik adalah tol laut yang diharapkan makin mempermudah konektivitas melalui jalur laut serta memperkecil jarak Kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. [ardi]