Waspada di Balik Film "The Look of Silence" - Oleh: Rika Prasatya, Pemerhati Perfilman Nasioanl dan Pengamat Polkam

Satu lagi film karya sutradara asal Negeri Paman Sam, Joshua Oppenheimer, ditayangkan di Indonesia, The Look of Silence atau film "Senyap". Film ini diputar pertama kali di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (10/11) lalu. Pemutaran film dan konferensi pers ini turut dihadiri oleh para korban tragedi 1965 serta beberapa orang aktivis yang selama ini “peduli” dengan nasib korban 1965.

Film "Senyap" merupakan film dokumenter mengenai pembantaian massal tahun 1965 di Sumatera Utara. Film tersebut mengisahkan keluarga Adi Rukun yang mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana kakaknya dibunuh dan siapa yang membunuhnya. Sebagai adik bungsu, Adi bertekad untuk memecah belenggu kesenyapan dan ketakutan yang menyelimuti kehidupan para korban, dan kemudian mendatangi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan kakaknya. Pemutaran perdana film ini juga mengundang para korban pelanggaran HAM tahun 1965 dari Panti Jompo Waluyo Sejati di Kramat Jati, Jakarta.

Film "Senyap" meraih Penghargaan Utama Juri (Grand Jury Prize) dalam Festival Film Internasional Venezia ke-71 (Venice International Film Festival) di Italia. Film Senyap diproduksi oleh lima negara, yaitu Denmark, Indonesia, Norwegia, Finlandia, dan Inggris. Selain memenangkan salah satu penghargaan utama tersebut, film Senyap juga memenangkan hadiah lainnya, yaitu FIPRESCI Award (Penghargaan Federasi Kritikus Film Internasional) untuk film terbaik, Mouse d'Oro Award (Penghargaan Kritikus Online) untuk film terbaik, Fedeora Award (Federasi Kritikus Film Eropa dan Mediterania) untuk film terbaik Eropa-Mediterania, dan Human Rights Nights Award untuk film terbaik bertema Hak Asasi Manusia (HAM). Film Senyap menjadi film dokumenter pertama yang memenangkan penghargaan Mouse d’Oro dan menerima penghargaan sebagai film bertema HAM terbaik bersama film "Io Sto con la Sposa" karya Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande, dan Khaled Soliman Al Nassiry.Dalam acara ini, sangat disayangkan adanya pernyataan yang menyatakan, pihaknya melakukan pemutaran perdana film Senyap sebagai salah satu rangkaian dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada Desember nanti, dan sekaligus akan menyebarkan film tersebut ke lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Pernyataan ini seakan-akan menisbikan atau menghilangkan fakta bahwa banyak versi terkait tragedy 1965 yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun juga.

Melalui Skype, sutradara Joshua Oppenheimer mengatakan, melalui film Senyap ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa lari dari masa lalu. Kita selalu mendengar dari orang-orang, biarkan masa lalu menjadi masa lalu, padahal itu tidak benar. Masa lalu belum bisa berlalu jika masih menjadi ancaman. Kita tidak bisa lari dari sejarah karena sejarah selalu akan lari lebih cepat dari kita. Kita tetap akan dihantui sejarah kecuali jika kita menghadapinya dan mengakui bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Indonesia perlu melakukan rekonsiliasi untuk menghadapi masa lalu. Apa yang dibutuhkan Indonesia bukanlah proses identifikasi siapa yang berpartisipasi dalam pelanggaran HAM, tetapi yang paling penting adalah pengakuan atas kebenaran dan rekonsiliasi. Semoga pemutaran film Senyap dapat mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, termasuk saat Tragedi 1965 dan komitmen untuk menghapus semua bentuk impunitas. Semoga film ini mampu mempercepat upaya-upaya itu, dan yang paling penting, mari dukung Presiden baru jika dia ingin menyelesaikan masalah HAM agar pemerintah Indonesia secara resmi mengakui apa yang terjadi dan meminta maaf serta memulai proses rekonsiliasi.

Patutkah Dipercaya ?

Film The Look of Silence (Senyap) merupakan film dokumenter kedua Joshua Oppenheimmer setelah film The Act of Killing (Jagal) yang juga merupakan film yang berupaya untuk “mempolitisir” pelanggaran HAM di Indonesia, karena melalui film Senyap ini, pembuat naskah, sutradara termasuk pihak-pihak yang mendanai pembuatan film ini ingin mengajak masyarakat Indonesia agar mengingat kembali dan menuntut penyelesaian Tragedi 1965, yang hingga saat ini masih menjadi tuntutan para korban 1965 setiap memperingati tanggal 30 September dan peringatan Hari HAM. Film Senyap juga dibuat untuk mengupayakan rekonsiliasi dan menuntut permintaan maaf dari para pelaku terhadap para korban Tragedi 1965.

Namun, kalangan pengamat masalah perfilman ataupun sejarahwan tampaknya perlu didengarkan aspirasi dan pendapatnya terkait film yang “sarat dengan nilai-nilai propaganda” ini apakah layak disebut dengan film ataukah sekedar “pamphlet digital” yang berisi propaganda. Jika film ini tidak dimaksudkan sebagai propaganda, maka seharusnya Joshua Oppenheimer tidak perlu mengeluarkan “kata pengantarnya” melalui skype tapi langsung datang ke Indonesia menghadiri pemutaran film tersebut, termasuk co sutradara yang disebut-sebut adalah orang Indonesia namun menggunakan “anonym” juga sangat janggal dalam pembuatan film atau tidak sesuai dengan kode etik pembuatan film. Bagaimanapun juga pembuatan film harus berdasarkan naskah dan scenario yang bebas dari kepentingan, apalagi kepentingan politik praktis juga menerapkan prinsip “cover both sides”, namun film ini hanya mengeksploitasi satu pihak saja.

Penulis memperkirakan, pemutaran film Senyap akan menyebabkan kalangan eks PKI merasa bahwa tindakannya di era Orde Lama adalah benar, walaupun mereka tidak menyadari bahwa melalui film tersebut merupakan propaganda dalam membentuk kesa baru di kalangan eks PKI dan simpatisannya dengan tujuan untuk membuka memori lama bangsa Indonesia terkait tragedi 1965. Kemenangan film Senyap di beberapa event internasional sebenarnya tidak serta merta menjadi bukti bahwa film tersebut bermutu, karena penilaian dalam berbagai forum internasional tidak dapat dilepaskan dari “vested interest” kelompok tertentu terhadap Indonesia. Selain itu, tidak disebutkannya nama kru atau sumber (anonim) merupakan contoh film yang tidak baik. Seharusnya, nama-nama kru tetap disebutkan sebagai bukti bahwa film tersebut memang berkualitas baik.

Menurut penulis, Dewan Kesenian Jakarta juga harus bertindak tegas. Jangan hanya mendukung film-film tentang Indonesia tanpa melihat sisi lain di balik pembuatan dan pemutaran film tersebut. Setiap film, terutama yang dibuat oleh asing harus benar-benar diteliti terlebih dahulu, jangan sampai dijadikan media propaganda untuk mengganggu perdamaian yang sudah kondusif saat ini. Ke depan, pembuatan film-film terkait sejarah Indonesia oleh warga negara asing harus tetap diawasi agar tidak terjadi penyimpangan sejarah, terutama terkait masalah sejarah yang masih berdampak hingga sekarang.***

Related posts