Gapensi Apresiasi Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Kamis, 20/11/2014

NERACA

Jakarta -Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia mengapresiasi cara pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. ”Gapensi sangat mengapresiasi cara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengambil keputusan menaikkan harga BBM,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman Nurdin Karumpa, di Jakarta, Rabu (19/11).

Gapensi menilai pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dan dampak sosalnya rendah serta berlangsung cepat, tidak disangka-sangka. ”Keputusan ini paling murah biayanya serta efisien, sangat cepat dan menutup peluang bagi aksi spekulan BBM,” katanya. Gapensi mengamati, kenaikkan BBM kali ini tidak membuat inflasi naik berkali-kali lipat seperti sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya, akibat, kajian kenaikkan BBM terlalu lama menimbulkan inflasi berlipat-lipat serta keresahan berlarut-larut. Gapensi memperkirakan, dampak BBM atas biaya produksi pada kisaran 3%-4%. “Biaya ditribusi juga kami perkirakan meningkat 30% dari total komponen biaya industri sekitar 2%,” terang dia. Namun kali ini, lanjut Andi, Gapensi menilai selain faktor masyarakat lebih siap, pemerintah juga memiliki manajemen isu yang baik sebelum menaikkan BBM. “Manajemen isu pemerintah bagus, dipercaya, dan tegas. Ini yang membuat publik jauh lebih tenang,” tandasnya. Subsidi untuk infrastruktur Gapensi menilai perekonomian nasional akan menunjukan tren positif ke depan bila pemerintah mampu membuktikan pengalihan dana subsidi BBM berdampak pada perbaikkan dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Gapensi mengakui bila semua pihak belum dapat berharap banyak dari perolehan dana subsidi ini. Selain pemerintah akan banyak mengalokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, dana untuk infrastruktur masih sangat besar kebutuhannya. "Dalam lima tahun ke depan negara ini membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun. Itu kalau target ekonomi kita mau tumbuh 7%. Itu pun dengan catatan, apabila didukung oleh tuntasnya masalah bottleneck untuk investor seperti perizinan dan pembebasan lahan," tukas Andi. [ardi]